Pantau - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendorong anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 tidak sekadar dinilai dari besarnya alokasi, tetapi harus menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas peserta didik, guru, sekolah, dan pemerataan kesempatan pendidikan.
Edhie Baskoro atau Ibas menyampaikan pandangan tersebut dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk “Sekolah Berkualitas, SDM Berkualitas: Investasi Pendidikan untuk Indonesia Emas dalam RAPBN 2027” di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta.
Ibas menegaskan pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan masa depan Indonesia.
“Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah. Pendidikan adalah investasi peradaban. Kalau kita ingin mengubah masa depan Indonesia, kita harus mulai dari ruang kelas,” tegasnya.
Menurut dia, setiap rupiah dalam APBN harus memberikan manfaat yang jelas kepada masyarakat, termasuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuka kesempatan pendidikan yang setara.
“Pertanyaannya sederhana: apakah anak belajar lebih baik, apakah guru lebih kuat, apakah sekolah lebih aman, dan apakah anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama? Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa banyak yang dibelanjakan, tetapi berapa banyak masa depan anak yang berhasil kita ubah,” ujarnya.
Ibas Dorong Lima Arah Kebijakan Pendidikan
Ibas mendorong lima arah kebijakan yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBN 2027 untuk memastikan anggaran pendidikan memberikan hasil nyata.
Pertama, kebijakan pendidikan harus berorientasi pada proses dan hasil belajar sehingga keberhasilan penggunaan anggaran dapat diukur berdasarkan peningkatan kualitas pembelajaran.
Kedua, revitalisasi sekolah harus berbasis data agar pembangunan dan perbaikan fasilitas diarahkan kepada daerah serta satuan pendidikan yang paling membutuhkan.
“Jangan hanya membangun ruang kelas. Kita harus membangun ruang untuk bermimpi. Sekolah yang aman, bersih, dan berkualitas bukan kemewahan. Itu adalah hak setiap anak Indonesia,” katanya.
Ketiga, guru harus ditempatkan sebagai investasi utama melalui peningkatan kesejahteraan yang berjalan beriringan dengan penguatan kompetensi dan profesionalisme.
“Guru harus menjadi investasi utama. Kesejahteraan harus berjalan bersama peningkatan kompetensi. Kita ingin guru bukan hanya hadir di kelas, tetapi mampu menjadi penggerak utama peningkatan kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Keempat, sistem pendidikan perlu mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan teknologi melalui penguatan literasi, numerasi, sains, kemampuan digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), karakter, dan keterampilan kerja.
“AI bisa memberikan jawaban. Tetapi guru mengajarkan pertanyaan apa yang layak ditanyakan,” katanya.
Ibas menegaskan generasi muda Indonesia perlu diarahkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta teknologi, inovator, dan pencipta lapangan pekerjaan.
“Kita tidak ingin generasi Indonesia hanya menjadi pengguna teknologi. Kita ingin mereka menjadi pencipta teknologi. Bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan pekerjaan,” tegasnya.
Kelima, pemerintah harus memastikan kesempatan memperoleh pendidikan semakin setara sehingga kondisi sosial ekonomi maupun daerah kelahiran tidak menjadi penghalang masa depan anak.
“Tempat lahir boleh berbeda. Kesempatan untuk memiliki masa depan tidak boleh berbeda,” ujarnya.
RAPBN 2027 dan Tantangan Kualitas Pendidikan
Sejumlah akademisi dan praktisi yang hadir turut menyoroti tantangan kualitas pendidikan, pemerataan akses, kesejahteraan guru, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Executive Director Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Nisa Felicia Faridz mengutip data PISA 2022 yang menunjukkan sekitar 74,5 persen remaja berusia 15 tahun di Indonesia belum mencapai kompetensi minimum literasi.
Ia juga menyoroti kesiapan wajib belajar 13 tahun di tengah keterbatasan akses PAUD yang menurut catatannya belum tersedia di sekitar 66,9 persen desa.
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menegaskan alokasi 20 persen anggaran pendidikan merupakan batas konstitusional dan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan.
“Pendekatannya jangan terjebak pada input oriented policy, tetapi outcome oriented policy,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat sekaligus Anggota Badan Anggaran DPR RI Marwan Cik Asan menyebut anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 mencapai Rp820,9 triliun.
Menurut paparannya, anggaran tersebut terdiri atas Rp490 triliun di pemerintah pusat, Rp277 triliun melalui transfer ke daerah, dan Rp53 triliun dalam pembiayaan.
Pendidikan Disebut Investasi Menuju Indonesia Emas
Ibas menegaskan APBN harus dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sehingga setiap kebijakan dan anggaran pendidikan perlu memiliki dampak yang terukur.
“APBN bukan sekadar angka. APBN adalah alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Ia menilai investasi pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, daya saing, hingga kesejahteraan Indonesia.
“Sekolah berkualitas melahirkan SDM berkualitas. SDM berkualitas melahirkan produktivitas. Produktivitas melahirkan daya saing. Dan daya saing melahirkan kesejahteraan,” ujarnya.
“Indonesia Emas 2045 tidak dimulai pada tahun 2045. Indonesia Emas dimulai dari ruang kelas hari ini,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
