Pantau - Forum Warga Kota atau Fakta Indonesia menyayangkan penundaan berulang penerapan kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) karena dinilai berpotensi mengabaikan hak masyarakat atas kesehatan di tengah meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia.
Ketua Forum Warga Kota Indonesia Ary Subagyo Wibowo menyoroti kebijakan cukai MBDK yang terus mengalami penundaan ketika konsumsi minuman berpemanis dan masalah kesehatan terkait gula menjadi perhatian.
“Penundaan berulang terhadap kebijakan cukai MBDK saat ini sangat disayangkan dt tengah lonjakan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia,” kata Ketua Forum Warga Kota Indonesia Ary Subagyo Wibowo di Jakarta, Kamis.
Konsumsi Minuman Berpemanis dan Obesitas Disorot
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sebanyak 47,5 persen penduduk Indonesia tercatat mengonsumsi minuman berpemanis lebih dari satu kali dalam sehari.
Fakta Indonesia juga menyoroti data International Diabetes Federation (IDF) tahun 2024 mengenai jumlah penderita diabetes di Indonesia.
Berdasarkan data tersebut, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes dewasa terbesar kelima di dunia.
Jumlah penderita diabetes dewasa di Indonesia disebut mencapai sekitar 20,4 juta jiwa.
Selain diabetes, prevalensi obesitas penduduk Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan dalam kurun sekitar satu setengah dekade.
Prevalensi obesitas meningkat dari 10,3 persen pada 2007 menjadi 23,4 persen pada 2023 atau lebih dari dua kali lipat selama periode tersebut.
Menurut Ary, penundaan penerapan cukai MBDK juga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap peningkatan berbagai penyakit tidak menular.
Masalah kesehatan yang disoroti antara lain obesitas, diabetes tipe 2, gigi berlubang, hingga gagal ginjal.
Fakta Indonesia menilai perkembangan berbagai masalah kesehatan tersebut semakin mengkhawatirkan sehingga diperlukan langkah untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih.
“Kami melihat bahwa penerapan cukai MBDK merupakan salah langkah intervensi paling efektif untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih di masyarakat,” kata Ary.
Fakta Indonesia Desak Cukai MBDK Masuk APBN 2027
Menurut Ary, cukai MBDK tidak semata-mata perlu dilihat sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara.
Cukai MBDK juga dinilai sebagai bagian dari kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat secara lebih luas.
Fakta Indonesia berpandangan penundaan kebijakan secara terus-menerus berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap kondisi kesehatan publik maupun perekonomian.
Karena itu, penerapan cukai MBDK dinilai menjadi salah satu langkah untuk mencegah dan menekan berbagai dampak tersebut.
Fakta Indonesia kemudian mendesak Komisi XI DPR RI untuk mendorong percepatan penerapan kebijakan cukai MBDK.
“Kami mendesak Komisi XI DPR-RI untuk segera mengesahkan PP Cukai MBDK serta memasukkan cukai MBDK sebagai komponen dalam struktur APBN 2027,” ujarnya.
Melalui desakan tersebut, Fakta Indonesia menginginkan kebijakan cukai MBDK tidak kembali mengalami penundaan dan mulai diperhitungkan sebagai bagian dari struktur APBN 2027.
- Penulis :
- Shila Glorya
