Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak Pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional menyusul meluasnya kebakaran yang berdampak signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, perekonomian, dan aktivitas masyarakat.
Daniel menilai kondisi Karhutla semakin parah hingga hampir melumpuhkan berbagai aktivitas warga di sejumlah wilayah Kalimantan.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel Johan dalam keterangan persnya, Jumat, 21 Agustus 2026.
Karhutla yang meluas di sejumlah kabupaten dan kota telah memicu penurunan kualitas udara dan menimbulkan kabut asap pekat.
Kabut asap juga menyebabkan jarak pandang menurun drastis hingga dilaporkan hanya sekitar 10 meter di sejumlah wilayah terdampak parah.
Kondisi jarak pandang yang sangat terbatas antara lain terjadi di Banjarbaru dan sejumlah wilayah Kalimantan Selatan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat serta transportasi darat dan udara.
Ribuan Titik Panas Terdeteksi di Kalimantan
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah titik panas atau hotspot tertinggi di Kalimantan berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik.
Kalimantan Barat tercatat memiliki 560 titik panas, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara memiliki tiga titik.
Daniel meminta Pemerintah tidak sekadar menggunakan data hotspot sebagai instrumen pemantauan, tetapi juga menjadikannya dasar untuk menentukan tindakan cepat di lapangan.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.
Sejumlah video yang beredar memperlihatkan kebakaran melalap hutan dan lahan di Kalimantan, sedangkan informasi di media sosial menunjukkan kabut asap telah mengganggu aktivitas masyarakat.
Anak-anak di sejumlah wilayah dilaporkan mengalami kesulitan berangkat ke sekolah akibat buruknya kualitas udara dan terbatasnya jarak pandang.
Informasi lain menyebut sebuah truk pengangkut sepeda motor mengalami kecelakaan hingga terguling akibat jarak pandang yang terbatas.
Daniel turut menyoroti terganggunya kegiatan pendidikan, termasuk sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat buruknya kondisi udara.
“Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” jelas Daniel.
Karhutla juga disebut memicu peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan kabut asap serta berdampak terhadap ekosistem dan habitat satwa.
Dampak kabut asap juga disebut melintasi batas negara hingga Malaysia dan Singapura.
Ratusan sekolah di Malaysia disebut ditutup sementara akibat kabut asap Karhutla di Kalimantan, sementara Malaysia menyatakan kesiapan membantu Indonesia dalam penanganan kebakaran.
Singapura juga telah mengingatkan masyarakatnya mengenai potensi ancaman kabut asap akibat meluasnya Karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
Daniel Dorong Pemadaman Masif dan Modifikasi Cuaca
Menghadapi kondisi tersebut, Daniel mendesak Pemerintah mempercepat dan memperkuat operasi penanganan Karhutla melalui jalur darat dan udara.
“Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara,” ucapnya.
Selain pemadaman, Daniel meminta operasi modifikasi cuaca segera dipercepat melalui koordinasi BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” lanjut Daniel.
Daniel yang merupakan Anggota DPR asal Kalimantan Barat juga mempertanyakan kesiapan dan mitigasi Pemerintah dalam menghadapi Karhutla yang berulang hampir setiap tahun.
Menurutnya, langkah penanganan seharusnya dipersiapkan sebelum kebakaran berkembang menjadi besar karena dampaknya turut dirasakan negara-negara tetangga.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” tukasnya.
Warga Turun Memadamkan Api
Daniel turut menyoroti keterlibatan masyarakat yang secara mandiri membantu memadamkan titik api di sejumlah wilayah terdampak.
Salah satunya adalah Rudiansyah, remaja berusia 15 tahun yang disebut membantu ayahnya memadamkan Karhutla di Palangkaraya setiap pulang sekolah dengan mengenakan kostum Superman.
Di Kalimantan Barat, kelompok masyarakat yang ikut membantu pemadaman antara lain kelompok ibu-ibu Srikandi di Sambas dan The Power of Mama di Ketapang.
“Banyak masyarakat yang geregetan sehingga bergerak sendiri memadamkan Karhutla. Di Kalbar, bahkan ibu-ibu yang turun. Seperti di Sambas namanya Srikandi, di Ketapang ada kelompok ibu-ibu bernama The Power of Mama. Saya kagum sekali, mereka sangat hebat dan berani,” ungkap Daniel.
Meski mengapresiasi keterlibatan warga, Daniel meminta masyarakat tetap mengutamakan keselamatan dan menggunakan perlengkapan pemadaman serta alat perlindungan yang memadai.
“Tetap prioritaskan keselamatan diri. Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas. Dan penting juga standar keamanan diperhatikan kepada para petugas lapangan yang terus berjibaku memadamkan Karhutla,” pesannya.
Penegakan Hukum dan Anggaran Rp290,9 Miliar Disorot
Terkait penyebab kebakaran, Daniel meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak yang sengaja membakar lahan maupun melakukan kelalaian hingga menyebabkan Karhutla.
Daniel juga menyoroti informasi mengenai adanya warga yang berusaha menghentikan tindakan pembakaran lahan secara sengaja oleh pihak tertentu.
“Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,” ujar Daniel.
Selain penanganan lapangan dan penegakan hukum, Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan Karhutla yang telah dialokasikan dalam anggaran negara.
“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.
Menurut Daniel, pencairan anggaran tersebut diperlukan agar kegiatan pemadaman dan penanganan kebakaran tidak terkendala keterbatasan sumber daya.
“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” pungkas Daniel.
- Penulis :
- Shila Glorya
