Pantau - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY) mendorong pengembangan kapasitas listrik nasional menuju 100 GW menjadi momentum untuk menarik investasi, memperkuat industri, membuka lapangan kerja, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ibas menyampaikan pandangan tersebut dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk "Listrik Bersih, Energi Terjangkau, Ekonomi Tangguh: Strategi Indonesia Menuju 100 GW" di Rumah Kebangsaan, Kompleks MPR RI, Senayan.
Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, pemerintah, dunia usaha, pegiat lingkungan, komunitas, generasi muda, serta anggota DPR dan MPR RI untuk membahas arah pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional.
"Ketika kita menyalakan lampu, sesungguhnya kita sedang menyalakan ekonomi. Anak bisa belajar, UMKM bisa berproduksi, rumah sakit bisa melayani, industri bisa bergerak. Jadi, listrik bukan sekadar komoditas. Listrik adalah fondasi kesejahteraan," ujar Ibas.
Menurutnya, perkembangan kecerdasan buatan atau AI, pusat data, kendaraan listrik, industri, dan hilirisasi akan meningkatkan kebutuhan terhadap pasokan listrik yang besar, andal, serta kompetitif.
"Pertanyaannya sekarang bukan hanya cukupkah listrik kita, tetapi listrik seperti apa yang akan menopang Indonesia 20 sampai 30 tahun ke depan," katanya.
Target 100 GW Didorong Menjadi Peluang Ekonomi
Ibas mengatakan Indonesia sebelumnya telah melalui fase percepatan penambahan kapasitas listrik, salah satunya melalui program pembangunan pembangkit 10.000 MW pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurutnya, tantangan saat ini tidak hanya menambah kapasitas pembangkit, tetapi memastikan pasokan listrik mampu mendukung industrialisasi, hilirisasi, digitalisasi, dan transformasi ekonomi.
"100 GW jangan hanya kita lihat sebagai target kapasitas. 100 GW harus kita ubah menjadi 100 GW peluang. Peluang investasi, peluang industri, peluang pekerjaan, peluang inovasi, dan peluang kesejahteraan," tegasnya.
Indonesia dinilai memiliki modal berupa potensi energi surya, air, panas bumi, angin, biomassa, dan energi laut, ditambah kekayaan mineral, pasar domestik, serta sumber daya manusia.
Ibas menekankan bahwa percepatan energi bersih harus tetap memperhatikan keterjangkauan harga dan keandalan pasokan listrik.
"EBT tidak boleh berarti listrik tidak andal. Dan transisi energi tidak boleh membuat industri kita tergantung pada teknologi dari luar," ujarnya.
Empat Strategi Transformasi Ketenagalistrikan
Ibas menawarkan empat pergeseran strategi, yakni dari pembangkit menuju sistem, dari energi menuju industri, dari pengguna teknologi menjadi pencipta teknologi, serta dari belanja menjadi investasi.
Pembangunan pembangkit menurutnya harus disertai penguatan jaringan transmisi, penyimpanan energi atau storage, interkoneksi antarsistem, serta smart grid.
Listrik bersih juga didorong menjadi daya tarik bagi investasi industri hijau, manufaktur, kendaraan listrik, pusat data, dan hilirisasi.
"Listrik bersih harus menjadi daya tarik investasi. Kita harus mengubah keunggulan energi menjadi keunggulan industri," katanya.
Indonesia juga didorong memperkuat kampus, BRIN, industri, startup, serta sumber daya manusia agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi energi dari negara lain.
"Setiap rupiah anggaran harus kita tanyakan: apa yang kembali kepada rakyat? Investasinya, pekerjaannya, produktivitasnya, atau hanya belanjanya?" ujarnya.
Transisi Energi Harus Berlandaskan Konstitusi
Ibas menegaskan transformasi energi harus tetap berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dengan memastikan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
"Transisi energi bukan hanya soal teknologi. Ini soal keadilan, soal kemandirian, dan soal masa depan anak cucu kita," katanya.
Ia menilai politik anggaran dan kebijakan energi harus berjalan selaras untuk mendorong pembangunan grid, energi terbarukan, storage, riset, pemerataan akses listrik, industri, serta pengembangan sumber daya manusia.
Ibas juga menekankan perlunya kepastian regulasi terkait insentif investasi, tata kelola perdagangan listrik, pengembangan energi terbarukan, standar industri, dan perlindungan konsumen.
"Pemerintah melakukan eksekusi. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. MPR memastikan arah pembangunan berada dalam koridor konstitusi. Akademisi dan peneliti menyediakan pengetahuan. Dunia usaha membawa investasi dan inovasi. Masyarakat sipil menjaga akuntabilitas dan lingkungan," ujarnya.
"Generasi muda bukan penonton. Generasi muda adalah pemilik masa depan energi Indonesia," tegasnya.
Agenda 100 GW Libatkan Akademisi hingga Dunia Usaha
Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Dr. Ir. Widodo Wahyu Purwanto, DEA mengingatkan percepatan energi terbarukan perlu diikuti pembenahan regulasi, penataan subsidi, dan kebijakan lintas sektor.
Perwakilan Pandawara Group Ikhsan Destian turut menyoroti peluang pembangkit listrik tenaga sampah atau waste to energy, dengan pengelolaan sampah dari hulu serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam penerapannya.
Sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI juga menyoroti pemerataan akses listrik di wilayah timur Indonesia, kebutuhan investasi, insentif jangka panjang, harmonisasi perizinan, hingga tekanan fiskal akibat subsidi dan kompensasi energi.
Ibas berharap pembahasan lintas sektor tersebut dapat menghasilkan gagasan yang kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
"Dari gagasan menjadi kebijakan. Dari kebijakan menjadi investasi. Dari investasi menjadi pekerjaan. Dari pekerjaan menjadi kesejahteraan," ujarnya.
"Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar energi masa depan. Indonesia harus menjadi pemilik masa depan energi," pungkasnya.
"Ketika listrik bersih, ekonomi bisa tumbuh. Ketika energi terjangkau, rakyat bisa maju. Ketika energi mandiri, Indonesia bisa berdaulat," katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
