Pantau - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendorong penguatan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengembangan ekonomi karbon sebagai strategi menjaga hutan secara berkelanjutan di tengah memburuknya karhutla di Kalimantan Tengah.
Karhutla di Kalimantan Tengah dinilai telah semakin parah hingga mulai mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan.
Menurut Eddy, kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan hutan tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi membutuhkan pencegahan dan pertanggungjawaban hukum yang kuat.
" Tidak boleh ada impunitas dalam persoalan karhutla. Kalau ada pihak yang sengaja membakar atau lalai mengelola lahannya sehingga menyebabkan kebakaran, harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Penegakan hukum harus menjadi bagian utama dari strategi pencegahan," tegasnya.
Penegakan Hukum Didorong Cegah Karhutla
Eddy mendukung penegakan hukum terhadap individu maupun korporasi apabila ditemukan unsur pelanggaran dalam kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, pencegahan karhutla tidak akan efektif apabila masih terdapat ruang bagi pihak yang melakukan pembakaran untuk terbebas dari konsekuensi hukum.
Selain penegakan hukum, Eddy menilai Indonesia membutuhkan pendekatan ekonomi agar perlindungan hutan dapat berjalan dalam jangka panjang.
Salah satu instrumen yang didorong adalah penguatan ekosistem pengelolaan serapan karbon karena hutan yang tetap terjaga mempunyai nilai ekonomi melalui kemampuan menyerap dan menyimpan karbon.
"Hutan menyimpan karbon yang dapat memiliki nilai ekonomi. Kalau nilai karbon tersebut dapat dikelola secara kredibel, menjaga hutan akan menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat nyata," katanya.
Masyarakat dan Daerah Didorong Nikmati Manfaat Karbon
Eddy menekankan skema ekonomi karbon perlu dirancang agar manfaatnya tidak hanya diterima pemerintah atau pemegang konsesi, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar dan bergantung pada hutan.
"Masyarakat harus mendapatkan manfaat langsung dari hutan yang mereka jaga. Semakin baik hutan dipertahankan, semakin besar potensi nilai karbon dan jasa lingkungannya. Dengan demikian, menjaga hutan menjadi pilihan ekonomi yang rasional dibandingkan membuka atau membakar hutan," tegasnya.
Menurut Eddy, penanganan karhutla tetap memerlukan patroli, sistem peringatan dini, pengelolaan lahan gambut, pemadaman cepat, serta penegakan hukum yang ditempatkan dalam strategi perlindungan nilai ekonomi hutan secara jangka panjang.
Ia juga mendorong pemberian insentif fiskal maupun ekonomi kepada daerah yang berhasil mempertahankan tutupan hutan, menekan deforestasi dan karhutla, serta menjaga stok karbon.
"Jangan hanya memberikan target kepada daerah untuk menjaga hutan. Berikan pula insentif atas keberhasilannya. Daerah yang mampu menekan deforestasi dan karhutla serta mempertahankan stok karbon harus mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar," pungkas Eddy.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
