Pantau - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tidak serta-merta menyalahkan masyarakat lokal dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat karena praktik pembukaan ladang dengan membakar telah memiliki mekanisme berdasarkan kearifan lokal dan peraturan daerah.
Lasarus menyampaikan pandangan tersebut saat ditemui di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2026).
Menurutnya, masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Barat masih membuka ladang dengan pembakaran secara terbatas dan bergotong royong menjaga api agar tidak meluas.
Pembukaan Lahan Diatur Kearifan Lokal
“Peraturan daerah untuk kearifan lokal setiap KK itu boleh buka 2 hektare. Hanya mungkin ya karena kemarau ini sangat panjang. Sebenarnya kalau yang kearifan lokal ini waktu bakar mereka jaga. Kalau mereka jaga, gotong royong, karena itu sudah ada mekanismenya di masing-masing kampung,” ujar Lasarus.
Lasarus mengatakan masyarakat lokal juga berkepentingan mencegah kebakaran meluas karena api dapat merusak kebun dan harta benda yang menjadi sumber penghidupan mereka.
“Karena masyarakat lokal juga kalau terbakar, membakar kebun-kebun dia juga, dia enggak mau juga ada kebakaran. Saya dapat laporan dari camat segala macam, jadi ada prediksi kadang-kadang menyalahkan masyarakat lokal. Mereka membakar seperlunya, lebih dari seperlu yang dia bakar, dia bakar harta benda dia sendiri juga dia tidak mau,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perbedaan karakter lahan mineral dengan gambut yang dinilai penting dipahami dalam penanganan karhutla.
“Nah, kalau tanah mineral terbakar sebentar, asap hilang. Yang jadi masalah yang gambut. Dan orang, masyarakat lokal itu tidak berladang di gambut. Enggak ada masyarakat lokal bikin ladang di gambut. Karena gambut itu nggak bisa ditanam padi, orang sini enggak ngerti tanam padi di gambut. Ini juga perlu kita tegaskan,” kata Lasarus.
Pemerintah Diminta Siapkan Solusi
Lasarus meminta mitigasi karhutla mempertimbangkan karakter alam sekaligus kebutuhan pangan masyarakat setempat sehingga kebijakan tidak berhenti pada pelarangan pembakaran lahan.
“Nah ini memitigasinya bagaimana? Tentu harus di jalan keluar, misalnya tidak boleh lagi membakar. Terus solusinya apa? Supaya masyarakat lokal di sini tetap bisa punya cadangan pangan. Mereka kalau tidak menanam padi sendiri, tidak punya lumbung pangan sendiri, nanti negara sanggup nggak menyiapkan,” ujar Lasarus.
Ia menekankan pemerintah perlu mencari titik temu antara pengendalian karhutla dan keberlangsungan mata pencaharian serta cadangan pangan masyarakat lokal.
“Ini harus ada jalan keluar, ada titik temu ini. Jadi jangan hanya menyalahkan masyarakat lokal, tapi tidak memberi solusi. Lebih baik mana? Masyarakat lokal apakah dia nanti memilih kelaparan atau berladang dengan cara membakar,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
