Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di setiap kantor kecamatan cukup 15 hingga 20 orang seiring penerapan digitalisasi yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan.
Usulan tersebut disampaikan Dede saat membuka rapat bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Dede menilai jumlah ASN di kantor kecamatan selama ini dapat mencapai 40 hingga 50 orang, sementara perkembangan teknologi memungkinkan sejumlah pekerjaan diselesaikan dengan lebih sedikit pegawai.
“Dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang,” kata Dede.
Digitalisasi dan AI Dinilai Tingkatkan Efisiensi
Dede mengatakan pengerjaan sebuah presentasi di lingkungan pemerintahan pada masa lalu dapat membutuhkan dua hingga tiga orang, tetapi kini pekerjaan tersebut bisa dilakukan lebih efisien dengan dukungan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI).
“Kita melihat bahwa digitalisasi, termasuk juga Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) sedang merancang yang namanya identitas digital, yang mana akan bekerja sama dengan 'satu data' nanti,” kata dia.
Menurut Dede, perubahan tersebut perlu diikuti peningkatan pola pikir ASN agar lebih gesit, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Ia juga mendorong perubahan kinerja ASN agar semakin berorientasi pada hasil dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini sudah meme di mana-mana 'daripada lapor ke pemerintah, lebih baik viralkan.' Dan ketika menjadi viral, baru pemerintah seolah-olah berbuat,” kata dia.
DPR Dorong ASN Kuasai Teknologi Digital
Dede meminta ASN meningkatkan kecakapan menggunakan perangkat dan teknologi digital meski infrastruktur digital belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Peningkatan kompetensi tersebut dinilai perlu berjalan bersama penerapan manajemen talenta untuk menempatkan pegawai sesuai kemampuan dan kebutuhan instansi.
“Sehingga diharapkan dengan penerapan manajemen talenta, prinsip the right man in the right place bisa dilaksanakan secara konsisten sehingga berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
