Pantau - Menteri Agama KH Nasaruddin Umar menegaskan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII KORPRI harus menjadi sarana pembentukan watak, integritas, dan etika birokrasi aparatur sipil negara (ASN), bukan sekadar ajang perlombaan membaca Al Quran.
Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin saat membuka MTQ VIII KORPRI di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24/8/2026), yang diikuti sekitar 1.157 peserta dari seluruh provinsi serta sejumlah kementerian dan lembaga.
"MTQ ini tidak boleh sekadar dipandang sebagai perlombaan estetika tilawah, hafalan, kaligrafi, atau wawasan keislaman semata," ujarnya.
Menag Dorong Nilai Al Quran Hadir dalam Pengabdian ASN
Nasaruddin mengatakan berbagai cabang perlombaan dalam MTQ tetap penting dan patut diapresiasi, tetapi tujuan yang lebih fundamental adalah menghadirkan Al Quran sebagai kekuatan pembentuk watak aparatur negara.
Ia menjelaskan perjalanan spiritual harus berlangsung secara berkesinambungan, mulai dari tilawah menuju pemahaman, kemudian penghayatan, hingga diwujudkan dalam pengabdian nyata ketika menjalankan tugas negara.
Nasaruddin juga mengingatkan Surah An-Nisa ayat 58 yang memuat nilai penyampaian amanah kepada pihak yang berhak dan kewajiban menetapkan keputusan secara adil sebagai salah satu fondasi etika birokrasi.
"Jabatan harus dimaknai sebagai amanah bukan kemuliaan pribadi, kewenangan sebagai sarana melayani bukan alat menguasai, dan kebijakan publik harus senantiasa menghadirkan keadilan terutama bagi kelompok rentan yang sering tidak memiliki suara," katanya.
ASN Diminta Menjaga Kepercayaan Publik
Menurut Nasaruddin, ASN berada di garis terdepan dalam menjaga kepercayaan publik di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Ia menyebut pelayanan yang ramah dapat memperkuat legitimasi negara, sedangkan tindakan diskriminatif maupun penyalahgunaan wewenang dapat melukai rasa keadilan masyarakat.
Karena itu, nilai-nilai Qurani harus terinternalisasi dan diwujudkan dalam seluruh ruang kerja ASN, mulai dari interaksi dengan masyarakat, penyusunan anggaran, pengambilan keputusan strategis, hingga penggunaan fasilitas negara.
Integrasi nilai tersebut diharapkan membentuk birokrasi yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral dan kepekaan sosial sehingga pelayanan publik mencerminkan amanah konstitusional serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin.
- Penulis :
- Aditya Yohan
