Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong pemanfaatan teknologi blockchain sebagai bagian dari transformasi digital yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional.
Rachmat menilai teknologi tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, keterlacakan, integritas, dan kepercayaan dalam berbagai sektor pembangunan.
“Blockchain memiliki ruang yang besar apabila digunakan untuk menjawab kebutuhan nyata, yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, traceability, integritas, dan kepercayaan. Pemerintah akan terus mendorong inovasi, tetapi dengan prinsip bahwa teknologi harus mengikuti kebutuhan pembangunan, sesuai dengan tata kelola, dan sesuai dengan kebutuhan publik yang lebih banyak,” ucap Rachmat dalam Indonesia Digital Blockchain Week 2026 sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Blockchain Bisa Hubungkan Desa dengan Pasar Internasional
Rachmat mencontohkan pengalaman seorang petani kopi yang berhasil mengembangkan sistem traceability atau keterlacakan hingga membangun sistem berbasis blockchain.
Sistem tersebut memungkinkan konsumen dari berbagai negara berkomunikasi secara langsung dengan petani di Indonesia.
Pengalaman itu menunjukkan pemanfaatan blockchain dapat mempertemukan pelaku pembangunan dari tingkat desa hingga pasar internasional.
Dalam konteks pembangunan nasional, teknologi blockchain dapat diterapkan untuk mendukung ekonomi digital, pemerintahan digital, serta tata kelola data yang lebih transparan dan terintegrasi.
Penerapan tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan masyarakat digital, infrastruktur digital, dan pemerintahan digital sebagai tiga pilar transformasi digital.
Ekonomi Digital Ditargetkan Sumbang 12–13 Persen PDB
Pemerintah turut mendorong investasi teknologi baru, keterpaduan data, serta riset dan inovasi agar transformasi digital berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkualitas.
“Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) ditargetkan mencapai 12–13 persen pada 2029,” ungkap Rachmat.
Pemerintah menempatkan inovasi teknologi dalam kerangka kebutuhan pembangunan dan tata kelola agar pemanfaatannya dapat memenuhi kepentingan publik secara lebih luas.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
