Pantau - Profesional Terpadu Indonesia Raya (Postidar) mengingatkan rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 harus tetap berlangsung dalam koridor demokrasi dan tidak mengganggu stabilitas nasional di tengah kondisi sosial-politik yang dinilai mulai memanas.
Presidium Postidar Ahmad Kailani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8/2026), mengatakan demonstrasi merupakan mekanisme konstitusional bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Postidar pada saat yang sama menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan hasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Kailani menyebut Prabowo dan Gibran sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 telah berupaya mempersatukan berbagai kekuatan di dalam negeri sekaligus menjalankan diplomasi internasional dengan semangat persahabatan atau friendship.
"Lalu, apa hasilnya? Satu per satu pohon diplomasi Presiden Prabowo mulai berbuah. Salah satu hasilnya adalah bangkitnya Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Maluku, yang sempat mangkrak selama hampir 30 tahun," ujarnya.
Menurut Kailani, proyek Blok Masela bernilai investasi lebih dari Rp350 triliun dengan kepemilikan INPEX sebesar 65 persen, Pertamina 20 persen, dan Petronas 15 persen.
Proyek tersebut juga telah menjalani groundbreaking yang dilakukan Presiden Prabowo pada awal Juli 2026.
"Bukti lainnya adalah pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 sebesar 5,6 persen yang dinilai cukup signifikan," katanya.
Postidar Minta Demonstrasi Berlangsung Tertib
Presidium Postidar Agus Teddy Sumantri mengatakan keberlanjutan stabilitas sosial dan ekonomi menjadi salah satu fondasi utama bagi kemajuan Indonesia.
Teddy karena itu meminta rencana demonstrasi pada 27 Agustus 2026 dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu stabilitas nasional.
"Indonesia saat ini sedang berada dalam fase penting growing up, sebuah momentum pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan fokus, kerja keras, serta sinergi dari seluruh elemen bangsa," ujarnya.
Menurut Teddy, stabilitas nasional menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian dan tantangan global yang semakin kompleks.
Presidium Postidar Sulaiman Haikal juga meyakini aksi pada 27 Agustus 2026 tidak akan menimbulkan kondisi yang dapat menggoyahkan stabilitas negara.
Haikal menilai demokrasi Indonesia telah semakin matang dan masyarakat akan "pasang badan" apabila terdapat upaya memaksakan agenda politik di luar koridor demokrasi dan hukum.
Postidar Soroti Pernyataan Budi Arie
Postidar turut menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang ramai diperbincangkan di media sosial menjelang aksi 27 Agustus 2026.
Dalam video yang beredar, Budi Arie dalam sebuah forum yang dihadiri Presiden Ke-7 RI Joko Widodo menyebut pemerintahan Prabowo "tidak sampai 2029" dan kemungkinan terjadinya "percepatan politik".
Presidium Postidar Thurman Simanjuntak menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian di tengah masyarakat.
"Jika pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Budi Arie, maka dia perlu menjelaskannya secara terbuka dan tidak berlindung semata-mata di balik alasan video terpotong. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang utuh," kata Thurman.
Menurut Thurman, Indonesia saat ini membutuhkan persatuan dan kerja nyata untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
"Yang dibutuhkan Indonesia bukan spekulasi mengenai perubahan politik, melainkan persatuan dan kerja nyata," ujarnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
