Pantau - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya menerjemahkan kerangka kerja ketenagakerjaan ASEAN menjadi kebijakan dan kerja sama yang memberikan dampak nyata bagi pekerja serta dunia usaha.
Menurut Yassierli, ASEAN telah memiliki kerangka kerja yang kuat untuk menghadapi masa depan dunia kerja, tetapi implementasinya perlu dipastikan menghasilkan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan.
“ASEAN telah memiliki kerangka kerja yang kuat untuk masa depan dunia kerja. Prioritas kita saat ini adalah mengubah kerangka kerja tersebut menjadi hasil yang dapat dirasakan oleh pekerja dan perusahaan,” kata Menaker dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Indonesia menindaklanjuti “Deklarasi ASEAN tentang Peningkatan Daya Saing, Ketahanan dan Kelincahan Pekerja untuk Masa Depan Dunia Kerja” melalui empat agenda prioritas.
Pengembangan Keterampilan dan Ketahanan Pekerja
Agenda prioritas pertama adalah menyelaraskan pengembangan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan pasar kerja atau link and match.
Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan memperkuat program pelatihan vokasi agar keterampilan tenaga kerja semakin sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
Pemerintah juga menjalankan Program Magang Nasional atau MagangHub yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi.
“Program-program ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus membuka peluang kerja yang lebih baik,” ujarnya.
Agenda prioritas kedua adalah memperkuat ketahanan pekerja sekaligus dunia usaha dalam menghadapi perubahan dan tantangan ketenagakerjaan.
Pemerintah menyediakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Program JKP memberikan manfaat berupa uang tunai, akses terhadap pelatihan, serta dukungan penempatan kerja.
Sementara itu, penguatan ketahanan dunia usaha dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan produktivitas, termasuk pelatihan dan bantuan yang menyasar usaha kelas menengah.
“Tujuannya adalah membantu perusahaan kelas menengah agar mampu beradaptasi, tetap kompetitif dan mempertahankan lapangan kerja,” katanya.
Pasar Kerja Inklusif dan Sistem Informasi Terintegrasi
Agenda prioritas ketiga adalah memperluas pasar kerja yang inklusif sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Indonesia mengembangkan pusat pelatihan kejuruan dan layanan ketenagakerjaan khusus bagi penyandang disabilitas.
Fasilitas tersebut mengintegrasikan pelatihan, layanan ketenagakerjaan, pemanfaatan teknologi bantu, serta penyediaan solusi yang dibutuhkan di tempat kerja.
“Indonesia percaya bahwa pekerjaan membawa martabat, dan martabat itu milik semua orang. Bagi Indonesia, inklusi harus menjadi bagian dari cara kita merancang kebijakan dan layanan pasar kerja,” ujar Menaker.
Agenda prioritas keempat adalah mengembangkan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja Terintegrasi yang menghubungkan pekerja, pemberi kerja, lembaga pelatihan, layanan ketenagakerjaan, serta kebijakan pemerintah dalam satu ekosistem.
Pengembangan teknologi dan sistem informasi tersebut diharapkan membantu pemerintah dan masyarakat mengantisipasi perubahan dunia kerja sedini mungkin sekaligus menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang kerja secara lebih efektif.
“Ke depan, teknologi dan sistem informasi ini harus membantu kita menghadapi perubahan dunia kerja sedini mungkin serta menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang secara lebih efektif,” kata Yassierli.
- Penulis :
- Shila Glorya
