Pantau - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan video pembelajaran Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke proses pembangunan.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan video tersebut dapat digunakan oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Video tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan peningkatan kapasitas bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Pungkas dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Video pembelajaran PUG memuat materi yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mengenai konsep, kebijakan, serta penerapan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
Materi tersebut mencakup kebijakan pembangunan kesetaraan gender, konsep gender dan PUG, analisis gender untuk pembangunan nasional dan daerah, penyusunan gender action budget di tingkat pusat dan daerah, Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Materi pembelajaran selanjutnya dapat dimanfaatkan secara lebih luas melalui kanal resmi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas.
“Keberhasilan video pembelajaran PUG yang kita luncurkan hari ini sebagai media pembelajaran, tidak cukup diukur dari berapa banyak orang yang sudah mengaksesnya, tetapi dari sejauh mana pengetahuan yang diperoleh diterapkan dalam pekerjaan dan memperbaiki kualitas kebijakan dan program pembangunan,” ujar Pungkas Bahjuri.
Pungkas menyebut PUG sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.
Penerapan strategi tersebut diarahkan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan setara dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat pembangunan.
Upaya memperkuat pemahaman dan penerapan PUG juga membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan lainnya.
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mardiah menegaskan konsistensi penerapan PUG diperlukan agar analisis gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.
“PUG adalah kewajiban yang harus diimplementasikan secara konsisten. Melalui video ini kami berharap aparatur di pusat maupun daerah semakin tajam dalam melakukan analisis gender untuk perencanaan yang lebih responsif,” ungkap Mardiah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
