Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk rencana menghapus sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan dukungan makanan bergizi dari daftar penerima program.
Kepala BGN Sudaryono membahas evaluasi tersebut bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan itu membahas pelaksanaan anggaran tahun berjalan, sisa anggaran, anggaran tahun depan, hingga ketepatan sasaran penerima MBG.
BGN Temukan Sekitar 80 Sekolah Swasta Tak Membutuhkan MBG
BGN menemukan sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan dukungan makanan bergizi tetapi tercatat sebagai penerima program MBG.
BGN berencana mencoret sekolah-sekolah tersebut dari daftar penerima agar penyaluran anggaran dan pelaksanaan MBG menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Sudaryono mengatakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan diperlukan karena MBG memiliki anggaran yang besar dan pelaksanaannya melibatkan kolaborasi antarlembaga.
“Kami ingin sinkronisasi semua. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian itu saling kolaborasi, nggak ada sekat-sekat. Jadi, kami maksimalkan bahwa MBG, dengan anggaran paling besar di antara semua kementerian/lembaga, dilaksanakan dengan baik,” kata Sudaryono.
Pemerintah mengalokasikan anggaran program MBG sebesar Rp240 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menjelaskan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp820,9 triliun, termasuk alokasi MBG untuk 60,6 juta penerima.
Kemenkeu Perkuat Pengawasan Pelaksanaan MBG
Kementerian Keuangan juga memperkuat pengawasan anggaran MBG dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia.
Jajaran Kanwil DJPb di daerah telah melakukan survei terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan program.
“Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana,” kata Purbaya.
Berdasarkan laporan pemantauan tersebut, Purbaya menyatakan secara umum pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik.
Evaluasi dan pengawasan dilakukan untuk memastikan anggaran program yang bernilai ratusan triliun rupiah tersebut digunakan secara efektif serta menjangkau kelompok penerima yang membutuhkan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
