Pantau - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam RAPBN 2027 harus bersifat inklusif, menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja formal, dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Said saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Rapat tersebut membahas Pokok-Pokok RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 serta pembentukan panitia kerja.
Pertumbuhan 6 Persen Harus Inklusif
Said menilai pertumbuhan ekonomi tidak boleh sekadar tercermin dalam angka makro, tetapi harus diikuti penguatan sektor riil agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mengatakan pertumbuhan yang berkualitas juga dibutuhkan untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.
"Pertumbuhan boleh 6 persen jika pertumbuhan itu inklusif. Artinya, pertumbuhan itu tidak sekadar tumbuh, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sektor riil bergerak sehingga kita ini tidak masuk dalam kategori jebakan berpendapatan menengah terus-menerus. Kita sudah kalah jauh dengan Filipina dan Vietnam. Oleh karenanya ketika effort pemerintah mau tumbuh 6 persen, kita harapkan bukan sekadar tumbuh," tegas Said.
Said juga meminta kualitas pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan indikator yang mencerminkan aktivitas ekonomi riil masyarakat.
Salah satu indikator yang disorotinya adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Pertumbuhan itu ukurannya sederhana, kalau tumbuh 6 persen kita lihat PPN-nya naik tidak? Kalau PPN-nya tidak naik maka ada yang salah dengan pertumbuhan kita," ujarnya.
Banggar Soroti Data RAPBN 2027
Said turut meminta pemerintah lebih cermat dalam menyiapkan dokumen perencanaan dan penganggaran setelah menemukan ketidaksesuaian sejumlah angka antara penyampaian nota keuangan dan dokumen fisik yang diterima DPR RI.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan memperbaiki catatan teknis dan menyelaraskan data selama proses pembahasan di panitia kerja.
"Nanti kami perbaiki dalam masa diskusi ini. Karena memang diskusi ini untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga. Terima kasih atas koreksinya, Pak," jawab Purbaya.
Berdasarkan bahan paparan Menteri Keuangan mengenai RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS.
Pemerintah juga mengalokasikan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun untuk mendanai delapan klaster prioritas pembangunan dengan sasaran rasio Gini pada rentang 0,367–0,371.
Said menegaskan pencapaian target pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan melalui peningkatan aktivitas sektor riil, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
