Pantau - Yayasan EcoNusa bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XVI/CDK Fakfak menggelar pelatihan literasi dan pengelolaan keuangan bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada 6-8 Agustus 2026.
Pelatihan tersebut diikuti kelompok tani dan KUPS dampingan Yayasan EcoNusa, termasuk Kelompok Tani Henggi Wria dan KUPS Henggi Pak di Kampung Wartutin, serta sejumlah KUPS dampingan KPHP Unit XVI/CDK Fakfak.
Program Associate Yayasan EcoNusa Rahmad Iriyandi mengatakan pelatihan bertujuan memperkuat kemampuan KUPS mengelola administrasi dan keuangan usaha karena pendampingan sebelumnya lebih banyak berfokus pada produksi dan pemasaran.
"Ketika uang usaha dan uang rumah tangga masih bercampur, atau pemasukan dan pengeluaran tidak dicatat, kelompok akan kesulitan mengetahui berapa sebenarnya modal yang dimiliki, berapa biaya yang sudah dikeluarkan, dan apakah usaha tersebut memberikan keuntungan," katanya.
Pengelolaan keuangan dalam pelatihan diarahkan pada kebiasaan mencatat transaksi, memisahkan uang usaha dari kebutuhan rumah tangga, merencanakan penggunaan dana, serta mengevaluasi keuangan secara berkala.
Ketua LPHD Offie Yamin Patiran mengatakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran kelompok sebelumnya belum dilakukan secara rutin, tetapi pelatihan membuat peserta memahami pentingnya pengelolaan keuangan dalam menjalankan usaha.
Ketua KUPS Henggi Pak Wartutin Abner Hombore juga menyebut pelatihan memberikan pemahaman mengenai cara mengelola uang usaha secara teratur dan memisahkannya dari uang rumah tangga.
Kepala KPHP XVI Fakfak Thaib Wasaraka mengatakan penguatan kapasitas diperlukan agar KUPS tidak hanya mampu mengelola sumber daya dan menghasilkan produk, tetapi juga menjalankan usaha secara profesional.
"Pengelolaan keuangan merupakan salah satu dasar penting dalam keberlanjutan usaha. Dengan pencatatan yang baik, kelompok dapat mengetahui pemasukan, pengeluaran, modal, serta hasil usaha yang diperoleh," katanya.
KPHP akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap penerapan hasil pelatihan sekaligus mendorong koordinasi antara KUPS, pendamping perhutanan sosial, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan.
Penguatan kapasitas dan tata kelola usaha masyarakat berbasis perhutanan sosial juga menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam Papeda Summit di Sorong pada 2-4 September 2026.
Pertemuan tersebut turut membahas pengembangan ekonomi alam baru melalui inovasi pembiayaan hijau-biru dan penguatan rantai nilai berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.
- Penulis :
- Aditya Yohan
