Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong DPRD di seluruh Indonesia memperkuat pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar penggunaannya mampu meningkatkan produktivitas, investasi, pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan lapangan pekerjaan.
Bima mengatakan DPRD memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan daerah di tengah tantangan digitalisasi, persoalan batas wilayah, hingga perbedaan kapasitas fiskal antardaerah.
“Intinya bukan hanya otonomi, tapi daerah yang berdaya. Nah daerah yang berdaya ini tidak mungkin kalau DPRD-nya tidak berdaya. Kalau DPRD-nya tidak berperan,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri Seminar dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta.
Ketergantungan Daerah terhadap Transfer Pusat Disorot
Bima menilai perjalanan desentralisasi selama lebih dari dua dekade perlu dievaluasi untuk melihat efektivitas kewenangan daerah dalam menghasilkan dampak bagi masyarakat.
Menurut dia, perkembangan zaman juga membuat pola pengawasan terhadap pemerintahan daerah tidak dapat terus dilakukan secara seragam.
Bima turut menyoroti masih besarnya ketergantungan sebagian pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat sehingga desentralisasi perlu disertai penguatan kapasitas ekonomi dan fiskal daerah.
“Otonomi daerah sudah 30 tahun, tapi kapasitas fiskal pemerintah daerah itu nggak menguat secara signifikan. Sebagian besar masih bergantung pada transfer pusat ke daerah. Jadi desentralisasi yang dibagikan itu, kewenangan yang dibagi itu, tidak serta-merta membuat kapasitas fiskal menguat,” ujarnya.
APBD Diminta Berorientasi pada Hasil
Bima mengingatkan keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur berdasarkan tingginya serapan anggaran atau rendahnya sisa lebih perhitungan anggaran.
Pembahasan APBD, menurut dia, perlu lebih diarahkan pada hasil dan dampak nyata yang diterima masyarakat dari penggunaan anggaran daerah.
DPRD bersama kepala daerah perlu memastikan anggaran mampu mendorong investasi, memperkuat infrastruktur, menekan biaya transaksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan kesempatan kerja.
“Jadi APBD harus jadi (pemicu) produktivitas, investasi, lapangan pekerjaan, dan lain-lain,” kata Bima.
DPRD Didorong Perkuat Pengawasan Eksekutif
Bima juga mendorong DPRD meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif agar kebijakan dan penggunaan anggaran menghasilkan capaian pembangunan yang terukur.
Penguatan kapasitas DPRD dinilai perlu mengikuti perkembangan dan perubahan pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Hal-hal lain yang kita titip juga, Pak Menteri (Mendagri) titipkan agar dipikirkan bagaimana DPRD ini harus selalu upgrade dengan pendekatan dan perkembangan,” tuturnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
