Ferdiansyah Mempertanyakan Serapan Anggaran Kemendikdasmen yang Masih di Bawah 50 Persen

Pantau - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mempertanyakan serapan anggaran sejumlah satuan kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang hingga Agustus 2026 masih di bawah 50 persen dan meminta pemerintah menjelaskan penyebab rendahnya realisasi tersebut.

“Masih ada satuan kerja yang daya serapnya di bawah 50 persen. Saya ulangi, masih ada satuan kerja yang daya serapnya di bawah 50 persen,” ujar Ferdiansyah dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Berdasarkan data pagu dan realisasi anggaran per unit kerja Tahun Anggaran 2026, Ferdiansyah mencatat realisasi anggaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) baru mencapai 45,83 persen.

Satuan kerja lainnya tercatat memiliki realisasi anggaran sebesar 48,3 persen sehingga dinilai perlu mendapat penjelasan dari pemerintah mengenai faktor penyebab rendahnya serapan.

Realisasi Program Pengajaran Masih Rendah

Ferdiansyah juga menyoroti realisasi program kualitas pengajaran dan pembelajaran pada Ditjen GTK yang baru mencapai 39,65 persen.

Realisasi program pada satuan kerja pendidikan vokasi tercatat sebesar 10,55 persen, sedangkan pendidikan khusus dan layanan khusus baru mencapai 5,68 persen.

“Ini yang perlu kita klarifikasi. Jadi masih sangat di bawah, padahal ini sudah bulan Agustus,” tegasnya.

Serapan Anggaran Diminta Menjadi Bahan Evaluasi

Ferdiansyah meminta rendahnya serapan anggaran menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah menjalankan anggaran 2027 agar alokasi yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai target dan mendukung program pendidikan.

Ia juga meminta setiap satuan kerja memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program agar persoalan rendahnya serapan anggaran tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.

Ferdiansyah menegaskan optimalisasi serapan anggaran tidak sekadar mengejar realisasi belanja, tetapi harus memastikan penggunaannya tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.