Pantau - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengoptimalkan dana karbon Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) sebesar Rp5 miliar untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca yang masih kering.
Dana tersebut digunakan untuk membiayai gerak cepat tim gabungan dalam menangani karhutla, termasuk memenuhi berbagai kebutuhan darurat personel di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Rusmadi mengatakan realisasi dana darurat tersebut penting untuk memastikan keselamatan personel sekaligus kelancaran pelaksanaan tugas penanganan karhutla.
"Dana FCPF sebesar Rp5 miliar direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan darurat karhutla, seperti operasional lapangan, konsumsi, obat-obatan, dan fasilitas peralatan tim," ungkap Rusmadi.
Lebih dari 5.000 Anggota MPA Dikerahkan
Penanganan karhutla di Kalimantan Timur dilakukan melalui sinergi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Kehutanan, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemerintah kabupaten dan kota setempat.
Operasi tanggap darurat di garis depan juga didukung lebih dari 5.000 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Menurut Rusmadi, keterlibatan ribuan relawan MPA bersama aparat keamanan menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) di Kalimantan Timur.
Dinas Kehutanan Kaltim saat ini hanya memiliki sekitar 95 personel Polhut untuk mengawasi kawasan hutan seluas lebih dari delapan juta hektare.
Karhutla Capai 998 Kejadian hingga Akhir Agustus
Hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 998 kejadian karhutla tercatat terjadi di Kalimantan Timur.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 440 kejadian terjadi di kawasan hutan yang berada dalam wilayah pengawasan Dinas Kehutanan Kaltim.
Sementara itu, sebanyak 558 kejadian lainnya terjadi di Area Penggunaan Lain (APL).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut mengupayakan penambahan alokasi anggaran kedaruratan untuk menjamin keberlanjutan operasi pemadaman dan mitigasi karhutla.
Penambahan anggaran diperlukan karena kondisi cuaca di Kalimantan Timur masih kering sehingga operasi penanganan dan mitigasi karhutla perlu terus dilakukan.
Selain dana FCPF sebesar Rp5 miliar yang telah direalisasikan, pemerintah mengupayakan pemanfaatan sisa dana karbon sebesar Rp19 miliar untuk mendukung penanganan karhutla lebih lanjut.
"Pemerintah saat ini tengah mengupayakan pembahasan sisa dana karbon dari Rp19 miliar agar dapat digunakan khusus untuk penanganan karhutla lebih lanjut," ungkap Rusmadi.
- Penulis :
- Arian Mesa
