Pantau - Pemerintah menargetkan penambahan sekitar 15 hingga 19 balai pelatihan vokasi baru pada 2027 sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri pembukaan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten, Selasa.
"Tahun depan akan nambah sekitar 15-19 balai pelatihan vokasi yang baru. Jadi total nanti kita akan punya sekitar 50-60 balai di Indonesia," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.
Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengelola sebanyak 40 fasilitas pelatihan yang mencakup Balai Besar, Balai, hingga Satuan Pelaksana (Satpel).
Dengan ekspansi tersebut, pemerintah menargetkan nantinya memiliki sekitar 50 hingga 60 balai pelatihan vokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Ekspansi fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan program peningkatan kompetensi dengan target sedikitnya 1 juta orang memperoleh pelatihan yang memadai melalui kehadiran negara.
Kemnaker Ubah Model Pelatihan Sesuai Kebutuhan Industri
Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dinilai penting untuk menjadi game changer dalam mengatasi kesenjangan keahlian atau skill gap di pasar tenaga kerja.
Berdasarkan data World Economic Forum yang dirujuk, sebanyak 54 persen perusahaan di Indonesia masih mengalami kesulitan mendapatkan kandidat pekerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.
Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.
Untuk menjawab persoalan itu, Kemnaker melakukan transformasi model pelatihan tenaga kerja dari pendekatan supply-driven menjadi demand-driven melalui skema tailored training (TMT).
Dalam skema tersebut, kebutuhan industri menjadi salah satu dasar penentuan bentuk dan materi pelatihan, dengan perusahaan dilibatkan sejak tahap perancangan kurikulum hingga perekrutan lulusan.
"Melalui pola ini, industri dilibatkan secara aktif mulai dari perancangan kurikulum hingga proses rekrutmen lulusan agar tenaga kerja yang dihasilkan benar-benar siap pakai," papar Yassierli.
Melalui pola tersebut, Kemnaker menargetkan peserta yang menyelesaikan pelatihan memiliki keterampilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Target Peserta Pelatihan Vokasi Melonjak Jadi 330.000 Orang
Sambil mempersiapkan penambahan balai pada 2027, Kemnaker mengejar target sebanyak 330.000 orang mengikuti pelatihan vokasi sepanjang 2026.
Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan kapasitas awal pelatihan yang hanya sekitar 70.000 orang.
Peningkatan kapasitas dapat dilakukan setelah Kemnaker memperoleh dukungan tambahan anggaran dari Presiden.
Peserta dapat mengikuti program pelatihan secara gratis sekaligus memperoleh uang saku harian sebesar Rp50.000.
Peserta juga akan memperoleh sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bukti kompetensi yang diharapkan memperkuat daya saing ketika memasuki dunia kerja.
Program Kemnaker mencakup sejumlah bidang keterampilan prioritas, antara lain welding atau pengelasan, green skill, smart operation, agroforestry, serta AI digital skill atau keterampilan digital berbasis kecerdasan buatan.
Bidang hospitality atau perhotelan dan layanan terkait serta sektor manufaktur turut masuk dalam program pelatihan kompetensi yang disiapkan Kemnaker.
Banten Dukung Penguatan Ekosistem Vokasi
Gubernur Banten Andra Soni yang hadir dalam pembukaan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Tahun 2026 menyatakan dukungan terhadap penguatan fasilitas vokasi.
Andra menilai pelatihan vokasi merupakan kebutuhan dasar dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi jembatan antara kebutuhan tenaga kerja dunia industri dan potensi yang dimiliki masyarakat.
Keberadaan BBPVP Serang dinilai memiliki peran penting dalam membangun ekosistem sumber daya manusia yang kompeten di Provinsi Banten.
Penguatan fasilitas dan program vokasi juga dinilai menjadi kesempatan untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan SDM yang produktif dan berdaya saing," kata Andra.
- Penulis :
- Shila Glorya
