HOME  ⁄  Nasional

Komisi III DPR Mendukung Tambahan Anggaran BNN, Alokasi untuk BNN Provinsi Diminta Lebih Proporsional

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Komisi III DPR Mendukung Tambahan Anggaran BNN, Alokasi untuk BNN Provinsi Diminta Lebih Proporsional
Foto: (Sumber :Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo.)

Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung penambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2027 dengan catatan anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat pencegahan dan penindakan narkotika serta dialokasikan secara lebih proporsional kepada BNN Provinsi (BNNP).

Berdasarkan pembahasan Komisi III DPR RI, BNN memperoleh pagu anggaran 2027 yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp1,447 triliun.

Komisi III DPR RI kemudian menyetujui usulan tambahan anggaran BNN sebesar Rp5,050 triliun sehingga totalnya menjadi Rp6,497 triliun.

BNN Provinsi Dinilai Butuh Penguatan Anggaran

Rudianto mengatakan penguatan anggaran BNN di daerah diperlukan karena BNNP memiliki peran langsung sebagai salah satu ujung tombak pemberantasan narkotika.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Ketua KPK dan Kepala BNN di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

“Untuk BNN, kami setuju penambahan anggaran 2027, dengan catatan pula memperkuat penjagaan (pencegahan,red) dan penindakan pemerintah Satarkoba, termasuk penambahan anggaran untuk eksistensi BNNP di wilayah,” ujar Rudianto.

Menurut Rudianto, kebutuhan operasional BNNP di berbagai daerah cukup besar sehingga distribusi anggaran di tingkat wilayah tidak boleh diabaikan.

Ia mengaku kerap menerima keluhan terkait keterbatasan anggaran BNNP ketika melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

“Karena setiap kami turun ke wilayah selalu mengeluh soal anggaran ini. Harus proporsional anggaran yang diberikan kepada masing-masing wilayah BNNP di seluruh Indonesia,” kata Rudianto.

Tambahan Anggaran Didorong Perkuat Pemberantasan Narkotika

Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbaleka juga mendukung penambahan anggaran BNN untuk meningkatkan kinerja pemberantasan narkotika.

Menurut Martin, BNN tetap mampu menjalankan berbagai langkah penindakan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

Ia menyebut pemberantasan narkotika bersama pemberantasan korupsi merupakan bagian dari komitmen Presiden yang tertuang dalam Asta Cita.

Martin menilai tambahan anggaran diperlukan agar pelaksanaan tugas lembaga terkait dapat semakin maksimal di lapangan.

"Presiden pun secara khusus memberikan perhatian terhadap pemberantasan narkotika. Karena tertuang dalam Asta Cita Presiden, itu di Asta Cita yang ketujuh. Dan tentu kami dengan semangat dan komitmen melihat bahwa pengajuan penambahan anggaran ini sangat dibutuhkan tentunya," tandas Martin.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026