Pantau - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memastikan layanan literasi digital milik negara dapat diakses secara inklusif oleh penyandang disabilitas, khususnya tunanetra.
Fikri menyampaikan permintaan tersebut setelah menyoroti masih adanya persoalan aksesibilitas pada layanan digital milik negara, termasuk aplikasi iPusnas yang dikelola Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).
"Mudah-mudahan nanti bersama-sama dengan yang lain, kita membuat kebijakan yang inklusif untuk semuanya," kata Fikri dikutip di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
iPusnas Dinilai Belum Ramah Tunanetra
Fikri menilai aplikasi perpustakaan digital iPusnas masih belum ramah bagi kelompok tunanetra sehingga diperlukan pembenahan untuk menjamin kesetaraan akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan.
Masukan terkait keterbatasan akses tersebut sebelumnya disampaikan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), yang menemukan layanan literasi digital milik negara masih menghadapi persoalan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra.
Fikri pun mendorong Perpusnas segera menerapkan standar Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) agar akses terhadap informasi dan layanan literasi digital dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Fikri, transformasi layanan pemerintah menuju ruang digital harus dibarengi dengan desain inklusif yang memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.
"Kemajuan teknologi, semestinya membuka akses yang lebih luas terhadap informasi dan ilmu pengetahuan, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi penyandang disabilitas," ungkapnya.
Perpusnas Memperkuat Sistem Layanan Digital
Perpusnas sebelumnya menegaskan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan publik, baik layanan secara langsung maupun digital.
Perpusnas menyatakan aplikasi iPusnas termasuk layanan digital yang terus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso mengatakan pihaknya berkomitmen tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah kebijakan efisiensi.
Perpusnas juga menjelaskan penyesuaian yang sempat terjadi pada layanan iPusnas tidak berkaitan dengan efisiensi anggaran.
Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem layanan digital secara menyeluruh untuk menjaga stabilitas dan keandalan layanan dalam jangka panjang.
- Penulis :
- Aditya Yohan
