Pantau - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, mendukung kebijakan afirmatif Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas peluang putra-putri Dayak menjadi prajurit TNI.
Andina menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat pemerataan kesempatan sekaligus meningkatkan keterwakilan masyarakat dari berbagai wilayah dalam institusi pertahanan negara.
Menurut dia, kebijakan afirmatif tidak berarti pemerintah memberikan kelonggaran terhadap standar penerimaan prajurit. Fokus kebijakan harus berada pada pembukaan akses dan pengurangan hambatan bagi calon prajurit dari daerah terpencil.
“Presiden Prabowo sedang mengirimkan pesan penting bahwa membela negara adalah hak seluruh warga Indonesia. Ini yang dibutuhkan putra-putri Dayak, mereka membutuhkan akses yang adil untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai calon prajurit terbaik bangsa,” ujar Andina, Selasa (01/09/2026).
Sebagai legislator dari Kalimantan Tengah, Andina melihat masyarakat Dayak memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat mendukung kebutuhan pertahanan nasional.
Ia mencontohkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan hutan tropis, ketahanan fisik, kedisiplinan komunal, serta pengetahuan lokal dalam menjaga wilayah.
Kondisi tersebut dinilai relevan dengan karakter geografis Kalimantan. Terlebih, posisi Kalimantan semakin strategis setelah pembangunan Ibu Kota Nusantara dan perkembangan dinamika kawasan Asia Tenggara.
Andina karena itu mendorong peningkatan keterwakilan masyarakat Kalimantan, termasuk Dayak, dalam tubuh TNI. Menurutnya, langkah tersebut memiliki manfaat strategis sekaligus memperkuat integrasi nasional.
Perluas Akses Pra-Rekrutmen
Andina meminta kebijakan afirmatif bagi putra-putri Dayak berfokus pada pemerataan kesempatan. Standar penerimaan prajurit tetap harus berlaku secara objektif bagi seluruh peserta.
Ia mengusulkan pembinaan sebelum rekrutmen bagi pelajar dan pemuda Dayak di wilayah pedalaman. Pemerintah juga perlu memperluas lokasi seleksi serta meningkatkan kesiapan akademik, kesehatan, dan kebugaran calon peserta.
Kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas adat juga dinilai penting. Kerja sama tersebut dapat membantu menemukan sekaligus mempersiapkan pemuda potensial untuk mengikuti seleksi TNI.
“Standar kelulusan TNI harus tetap tunggal, objektif, dan profesional. Yang kita perbaiki adalah titik awalnya, sehingga anak-anak dari daerah terpencil memperoleh peluang yang sama dengan mereka yang berasal dari kota-kota besar,” kata Andina.
Bagi Andina, keberagaman komposisi prajurit bukan sekadar persoalan keterwakilan kelompok masyarakat. Ia melihat keberagaman tersebut sebagai bagian dari strategi memperkuat kohesi nasional.
TNI dengan personel dari berbagai suku, agama, dan wilayah, menurutnya, dapat memperkuat legitimasi sosial sebagai tentara rakyat.
Andina juga meminta pemerintah menyampaikan kebijakan afirmatif tersebut secara terbuka kepada publik. Penjelasan yang tepat diperlukan agar istilah privilege tidak menimbulkan persepsi mengenai perbedaan standar dalam proses penerimaan prajurit.
“Kebijakan afirmatif harus dijelaskan sebagai instrumen pemerataan kesempatan yang tetap berlandaskan meritokrasi, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen TNI,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja Kementerian Pertahanan dan TNI, Komisi I DPR RI akan mengawal penerapan kebijakan tersebut. Andina menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya.
Ia berharap kebijakan itu tidak berhenti pada pembukaan akses bagi putra-putri Dayak. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi contoh pemerataan pembangunan sumber daya manusia pertahanan hingga daerah terpencil dan komunitas adat di berbagai wilayah Indonesia.
“Patriotisme tidak ditentukan oleh asal daerah, melainkan oleh pengabdian kepada Merah Putih. Ketika negara membuka pintu yang lebih adil bagi putra-putri Dayak, sesungguhnya kita sedang memperkuat persatuan Indonesia dan memperkokoh fondasi pertahanan nasional,” tutupnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
