Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus memantau penyaluran dan percepatan realisasi anggaran untuk memastikan program pemulihan segera berjalan di daerah terdampak bencana.
Tito menyampaikan sebagian besar kementerian dan lembaga utama telah memperoleh persetujuan anggaran dan mulai menjalankan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, masih terdapat sejumlah kementerian dan lembaga yang pengajuan anggarannya belum mendapatkan persetujuan karena antara lain masih membutuhkan kelengkapan dokumen pendukung dan rincian program yang lebih jelas.
Arahan percepatan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Satgas PRR Pascabencana Sumatera terkait Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Ruang Rapat Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu.
Tito Minta Dokumen Pengajuan Anggaran Dilengkapi
Tito meminta para penanggung jawab atau PIC dari kementerian dan lembaga yang anggarannya belum disetujui segera memastikan seluruh dokumen pengajuan telah lengkap dan dapat meyakinkan pihak yang menjalankan proses persetujuan.
"Jadi, tolong bagi rekan-rekan PIC (penanggung jawab) yang belum disetujui ini prestasi rekan-rekan adalah bagaimana caranya bisa meloloskan ini dengan menunjukkan meyakinkan dokumennya lengkap," kata Tito.
Percepatan penyelesaian proses anggaran diperlukan agar dana yang telah disetujui pemerintah dapat segera direalisasikan menjadi program pemulihan di lapangan.
Tito menegaskan percepatan penyaluran anggaran menjadi perhatian pemerintah karena waktu pelaksanaan program pada tahun ini semakin terbatas.
Pemerintah telah menetapkan dukungan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan 33 kementerian dan lembaga.
Tito meminta jajaran Posko Satgas PRR bersama penanggung jawab dari masing-masing kementerian dan lembaga meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Anggaran.
Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap kendala dalam proses pengajuan anggaran dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.
Program Pemulihan Mulai Berjalan di Berbagai Sektor
Tito juga meminta kementerian dan lembaga yang anggarannya telah disalurkan tidak menunda pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sejumlah program pemulihan saat ini telah berjalan pada sektor pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, agama, kehutanan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain mengawal penyaluran dan penggunaan anggaran kementerian dan lembaga, Satgas PRR akan memastikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah digunakan untuk menangani dampak bencana.
Pemerintah daerah terdampak sebelumnya telah memperoleh berbagai tambahan dukungan anggaran dari pemerintah, salah satunya berupa transfer ke daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun.
Tito menekankan tambahan anggaran tersebut harus digunakan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan penanganan pascabencana yang belum dapat dijangkau pemerintah pusat.
Penggunaan anggaran daerah tersebut diharapkan melengkapi program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijalankan kementerian dan lembaga di wilayah terdampak.
"Fokusnya adalah masalah-masalah kebencanaan," kata Tito.
- Penulis :
- Shila Glorya
