Pantau - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius terhadap perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di Tanah Papua melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Seruan tersebut disampaikan Elisa di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan delegasi Papeda Summit 2026 di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026).
Menurut Elisa, Tanah Papua memiliki kekayaan alam berupa hutan, laut, keanekaragaman hayati, serta keragaman budaya dan masyarakat adat yang perlu dilindungi dalam pelaksanaan pembangunan.
"Jika kita bicara baik-baik tidak mau didengar harus ada gerakan baru berubah. Sejarah bangsa ini begitu," ujar Elisa.
Elisa meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan pembangunan Papua, terutama perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat adat.
Pembangunan Papua Diminta Tak Hanya Berorientasi Investasi
Elisa menilai keberhasilan pembangunan di Tanah Papua tidak dapat hanya diukur berdasarkan besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, maupun pertumbuhan ekonomi.
"Pembangunan Tanah Papua harus dilihat dari apakah masyarakat semakin sejahtera, apakah anak-anak Papua memperoleh masa depan yang lebih baik, apakah masyarakat adat semakin kuat menjaga wilayahnya, serta apakah hutan, laut, sungai, dan pulau-pulau kita tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya," ucap Elisa Kambu.
Elisa juga menyoroti kondisi hutan di sejumlah wilayah Papua yang dinilainya terus menghadapi tekanan akibat aktivitas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
"Kami tinggal di Papua, tetapi hutan sudah habis karena dikuasai konglomerat dan orang luar," kata Elisa.
Ia meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan memperkuat langkah bersama dalam melindungi hutan Papua.
Pengakuan Hutan Adat Didorong Dipercepat
Elisa mendorong pemerintah pusat mempercepat pengakuan dan penetapan hutan adat untuk melindungi hak masyarakat adat sekaligus memperkuat posisi mereka dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam.
"Mari kita pastikan setiap gagasan yang lahir dari Papeda Summit dapat diterjemahkan menjadi kerja bersama," ujar Elisa.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan di Tanah Papua menggelar Papeda Summit 2026 di Kota Sorong pada 2-4 September 2026.
Forum bertema "Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development" tersebut menjadi ruang kolaborasi multipihak untuk memperkuat pembangunan Papua dengan menempatkan manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi utama.
Elisa berharap Papeda Summit menghasilkan gagasan, komitmen, serta kolaborasi yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tanah Papua.
- Penulis :
- Aditya Yohan
