Pantau - Survei Poltracking Indonesia menunjukkan opini publik terbelah mengenai keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan 44,6 persen responden menyatakan program tidak perlu dilanjutkan dan 42,1 persen meminta program tetap berjalan.
Survei yang berlangsung pada 14-20 Agustus 2026 tersebut melibatkan 1.220 pemilih di 38 provinsi dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan survei tersebut, tingkat popularitas MBG mencapai 93,9 persen, tetapi 49,2 persen responden yang mengetahui program menyatakan tidak puas dan 46,4 persen mengaku puas.
Hanta Yuda AR dari Poltracking Indonesia menyebut sejumlah persoalan implementasi, mulai dari kasus keracunan, mutu makanan, mismanajemen, hingga perkara korupsi, telah memengaruhi reputasi MBG.
Poltracking turut mengemukakan opsi agar pelaksanaan MBG dipersempit ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta membuka kemungkinan konversi program menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Selisih Survei Dinilai Masih dalam Margin of Error
Dr Ramadhan Pohan, MIS, dalam telaahnya menilai selisih antara responden yang menginginkan penghentian MBG dan responden yang meminta program dilanjutkan belum menunjukkan adanya sikap mayoritas yang tegas.
Selisih antara 44,6 persen yang meminta program tidak dilanjutkan dan 42,1 persen yang menginginkan program berlanjut tercatat 2,5 poin persentase atau lebih kecil dibandingkan margin of error survei sebesar 2,9 persen.
Selisih tingkat ketidakpuasan sebesar 49,2 persen dengan kepuasan sebesar 46,4 persen juga hanya mencapai 2,8 poin persentase.
Ramadhan menilai angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai kondisi opini publik yang terbelah dalam rentang ketidakpastian sampel.
Ia juga menyoroti bahwa 44,6 persen responden yang menginginkan program dihentikan belum mencapai lebih dari 50 persen, sedangkan 13,3 persen responden tidak memilih kedua posisi mengenai keberlanjutan MBG tersebut.
MBG Disebut Telah Menjangkau 60,2 Juta Penerima
Di tengah perdebatan mengenai kelanjutan program, MBG dilaporkan telah menjangkau 60,2 juta penerima melalui sekitar 22 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi per 13 Februari 2026.
Penerima program mencakup siswa, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan satu porsi makan pagi memenuhi sekitar 20-25 persen angka kecukupan gizi harian, sedangkan porsi makan siang sebesar 30-35 persen.
Data pemerintah per 28 Agustus 2026 juga mencatat sebanyak 27.485 SPPG telah beroperasi.
Ramadhan menyebut operasional SPPG turut menciptakan aktivitas ekonomi melalui kebutuhan tenaga kerja serta pembelian beras, telur, ikan, ayam, sayuran, buah, bumbu, dan kebutuhan logistik.
Sebagai contoh, sebanyak 143 SPPG di Bengkulu tercatat melayani 373.879 penerima manfaat, menyerap 7.360 tenaga kerja, dan melibatkan 1.094 pemasok.
Survei Persepsi Dinilai Berbeda dengan Evaluasi Dampak
Ramadhan menyoroti kerangka sampel survei Poltracking yang menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024 dan bukan secara khusus menyasar penerima manfaat MBG.
Kelompok penerima dan pihak yang berkaitan langsung dengan program antara lain siswa, orang tua, ibu hamil, guru, pekerja SPPG, serta pemasok lokal.
Menurut dia, survei tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan persepsi pemilih, tetapi tidak secara langsung mengukur dampak program terhadap penerima manfaat.
Pengukuran dampak program dapat mencakup sejumlah indikator seperti asupan protein, anemia, antropometri, konsentrasi belajar, penghematan pengeluaran keluarga, belanja lokal, hingga penyerapan tenaga kerja.
Ramadhan berpandangan persoalan implementasi MBG perlu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan program, sementara hasil survei persepsi perlu dibaca sesuai dengan metodologi serta batas pengukurannya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
