Pantau - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai rencana PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperluas layanan transportasi hingga Kepulauan Seribu belum matang karena sejumlah aspek penting masih membutuhkan kajian lengkap.
Aspek yang dinilai belum memiliki kajian lengkap antara lain tarif penumpang, kebutuhan armada, skema subsidi atau public service obligation (PSO), serta bentuk pengelolaan layanan transportasi laut.
“Belum ada benar-benar yang bisa meyakinkan kami ini bisa jalan atau tidak, karena belum ada kajian secara lengkap,” kata Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Nova mengatakan DPRD DKI pada prinsipnya mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan layanan transportasi bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
Namun, menurut dia, rencana tersebut seharusnya tidak diumumkan kepada masyarakat sebelum seluruh kajian selesai dilakukan.
Tarif dan Skema Operasional Belum Pasti
Nova mengatakan hingga saat ini belum terdapat kepastian mengenai tarif yang akan dikenakan kepada penumpang maupun skema operasional layanan tersebut.
Dia juga menyoroti kemungkinan Transjakarta membentuk anak perusahaan untuk mengelola layanan transportasi laut di Kepulauan Seribu.
Pembentukan perusahaan baru dinilai berpotensi menambah biaya karena membutuhkan struktur organisasi dan pegawai baru.
Selain persoalan tersebut, Nova mengkhawatirkan ekspansi Transjakarta ke transportasi laut akan menambah beban APBD DKI Jakarta karena operasional Transjakarta selama ini masih mendapatkan dukungan PSO dari pemerintah.
Nova mengatakan dirinya telah menanyakan kepada Direktur Utama Transjakarta mengenai kemungkinan layanan transportasi laut Kepulauan Seribu dijalankan tanpa PSO.
Transjakarta menyatakan layanan tersebut sulit beroperasi tanpa dukungan subsidi apabila tarif bagi penumpang tetap dibuat terjangkau.
“Berarti ada beban lagi di kita. Nah, ini kan kita harus pikirkan uangnya itu dari mana lagi secara operasionalnya,” tutur Nova.
Kondisi Fiskal Jakarta Diminta Jadi Pertimbangan
Nova mengingatkan kondisi fiskal Jakarta perlu menjadi pertimbangan dalam setiap rencana pengembangan layanan transportasi baru.
Dia meminta Pemprov DKI Jakarta berhati-hati dalam menentukan skema pembiayaan yang menggunakan APBD.
Kajian mengenai kebutuhan anggaran, subsidi, armada, tarif, dan pengelolaan dinilai perlu diselesaikan sebelum rencana layanan tersebut dilanjutkan.
Pengelolaan angkutan laut oleh Transjakarta sebelumnya ditargetkan mulai berlangsung pada Juni 2027 sebagai bagian dari pengembangan transportasi bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
- Penulis :
- Aditya Yohan
