Pantau - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah meningkatkan akurasi data desil penerima subsidi untuk mengatasi persoalan inclusion error dan exclusion error yang menyebabkan bantuan berpotensi diterima masyarakat yang tidak berhak, sementara kelompok yang membutuhkan justru tidak mendapatkannya.
Said menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti ketidaktepatan klasifikasi desil yang dapat berdampak langsung terhadap efektivitas penyaluran subsidi dan bantuan pemerintah.
“Yang berhak menerima tidak menerima, karena dia seharusnya posisi desil tiga, tiba-tiba desilnya sembilan. Yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima dia menerima. Sehingga exclusion-inclusion error-nya dari 2017, DTSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sampai sekarang DTSN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), problem besar,” tegas Said.
Akurasi Data Penerima Subsidi Disorot
Said mengatakan persoalan validitas data terus menjadi perhatian Banggar karena berbagai aduan masyarakat menunjukkan masih terdapat penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Sehingga tepat sasaran, kata kunci yang selalu kita tekankan, itu menjadi bias. Nah, sekarang saya minta jawaban pemerintah soal kompensasi,” lanjutnya.
Said mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi yang lebih mutakhir untuk meningkatkan akurasi verifikasi penerima subsidi.
Identifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata disebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempermudah masyarakat yang berhak dalam mengakses bantuan.
“Tidak ada skema yang lebih baik yang meniru negara lain, yang hanya pakai retina mata atau pakai sidik jari? Pemerintah punya kemampuan melakukan itu sehingga masyarakat bawah lebih dimudahkan. Tinggal tap pakai sidik jari,” ujarnya.
DTSN Tampung 290,13 Juta Data Individu
Pemerintah menjelaskan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) terus dimutakhirkan melalui berbagai sumber, termasuk data administrasi, hasil sensus, pembaruan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ground check, serta usulan dan sanggahan masyarakat melalui kanal resmi.
Berdasarkan pembaruan per 10 Juli 2026, pemerintah menyebut DTSN versi 3 telah mencakup sekitar 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga.
Pemutakhiran akan terus dilakukan untuk menyesuaikan data dengan kondisi sosial masyarakat terkini sekaligus meminimalkan inclusion error dan exclusion error.
Said Pertanyakan Skema Kompensasi Energi
Said menilai penjelasan mengenai pemutakhiran data belum menjawab pertanyaannya terkait skema kompensasi energi.
Ia mempertanyakan apakah anggaran kompensasi yang diberikan kepada sektor tertentu masih relevan atau dapat dikurangi dan dialihkan untuk memperkuat subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Yang dijawab desilnya, yang belum terjawab kompensasinya. Apa tidak bisa kompensasi itu dikurangi, dialihkan ke subsidi? Pertanyaan saya, apakah industri-industri kita masih layak dapat kompensasi? Kalau memang layak dan wajib, berarti ada yang perlu dievaluasi dari sisi efisiensinya. Yang ingin kami pastikan adalah subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
