Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun tiga tower Rumah Susun (Rusun) Prioritas pada 2027 dengan alokasi anggaran sebesar Rp127,6 miliar.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan jumlah tersebut menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia saat ini, sementara kementerian masih mengusulkan tambahan anggaran agar pembangunan Rusun Prioritas dapat diperbanyak.
"Memang saat ini kita di pagu anggarannya baru ada 3 tower saja. Makanya kita mengusulkan untuk bisa dapat yang lebih," ujar Sri Haryati di Jakarta, Kamis.
Lokasi Rusun Prioritas Belum Ditentukan
Sri mengatakan Kementerian PKP hingga kini belum menentukan daerah yang akan menjadi lokasi pembangunan tiga tower Rusun Prioritas tersebut.
Pengusulan lokasi pembangunan akan dilakukan melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) milik Kementerian PKP.
Kementerian PKP juga akan memeriksa readiness criteria atau kriteria kesiapan dari setiap usulan pembangunan rumah susun sebelum menentukan lokasi proyek.
"Kementerian PKP memiliki Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU), nanti masuk melalui SIBARU, ada juga kita cek readiness criteria-nya. Jadi kita memang belum mendetailkan di mana, cuma kita sudah punya prosedur untuk pengusulan rusun dan sebagainya," katanya lagi.
Sri menjelaskan Kementerian PKP selama ini telah melaksanakan pembangunan rumah susun untuk sejumlah kelompok dan kebutuhan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dan sejumlah instansi.
Selain itu, pemerintah menerima masukan mengenai penyediaan rumah susun untuk kebutuhan keagamaan.
"Terus juga tadi ada masukan juga untuk rusun keagamaan," katanya pula.
Anggaran Rusun 2027 Capai Rp452,9 Miliar
Kementerian PKP memperoleh pagu anggaran sebesar Rp11,77 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp452,9 miliar dialokasikan untuk pembangunan dan kelanjutan program rumah susun.
Sebanyak Rp325,2 miliar dari anggaran rumah susun tersebut digunakan untuk melanjutkan proyek dengan skema Multi-Years Contract (MYC), sedangkan Rp127,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan tiga tower Rusun Prioritas.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengatakan penyediaan perumahan di kawasan perkotaan akan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal karena keterbatasan lahan.
Hunian vertikal menjadi salah satu pendekatan pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat di kawasan perkotaan dengan penggunaan lahan yang lebih efisien.
Hunian Vertikal Dinilai Bisa Tekan Backlog Perumahan
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menilai hunian vertikal berpotensi menjadi salah satu solusi efektif untuk mengurangi backlog perumahan atau kesenjangan antara kebutuhan rumah dan jumlah hunian layak yang tersedia serta dimiliki masyarakat.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pembangunan rumah susun memungkinkan penggunaan lahan menjadi lebih efisien sehingga lebih banyak keluarga dapat tinggal dekat dengan pusat pekerjaan.
Hunian vertikal juga memungkinkan masyarakat tinggal lebih dekat dengan layanan publik dan jaringan transportasi sehingga berpotensi menekan biaya transportasi sekaligus meningkatkan kualitas hidup penghuni.
- Penulis :
- Arian Mesa
