Pantau - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah pagu belanja nonoperasional Program Infrastruktur Konektivitas Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) sebesar Rp3,5 triliun pada 2027 untuk mendukung perawatan dan pengoperasian prasarana, keselamatan perlintasan sebidang, serta layanan kereta api perintis.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan sebagian besar tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran tunggakan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara.
“Penambahan pagu belanja nonoperasional untuk Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp3,5 triliun yang terdiri dari layanan keperintisan kereta api sebesar Rp19,98 miliar, pembayaran perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau IMO perkeretaapian sebesar Rp2,48 triliun, dan penanganan perlintasan sebidang perkeretaapian sebesar Rp1 triliun,” kata Allan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.
Secara keseluruhan, pagu anggaran DJKA pada 2027 mencapai sekitar Rp8,19 triliun, meningkat dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang berada pada kisaran Rp4,65 triliun.
Selain tambahan Rp3,5 triliun untuk Program Infrastruktur Konektivitas, DJKA memperoleh tambahan anggaran Rp56,26 miliar untuk Program Dukungan Manajemen.
Di sisi lain, terdapat pengurangan pagu anggaran Rp28,29 miliar akibat penyesuaian yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pinjaman luar negeri.
Rp2,48 Triliun untuk Bayar Tunggakan IMO
Komponen terbesar tambahan anggaran Program Infrastruktur Konektivitas digunakan untuk membayar tunggakan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) sebesar Rp2,48 triliun.
Dari jumlah tersebut, tunggakan IMO tahun 2023 mencapai Rp358,11 miliar, sedangkan tunggakan tahun 2024 sebesar Rp2,12 triliun.
“Pembayaran backlog perawatan dan pengoperasian prasarana milik negara sebesar Rp2,48 triliun, yang terdiri dari backlog tahun 2023 sebesar Rp358,11 miliar dan backlog tahun 2024 sebesar Rp2,12 triliun,” ujar Allan.
Berdasarkan paparan DJKA, pembayaran tunggakan IMO tersebut mencakup wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian di Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.
Rp1 Triliun untuk Tingkatkan Keselamatan Perlintasan Sebidang
DJKA juga mengalokasikan tambahan anggaran Rp1 triliun untuk meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya.
DJKA mencatat terdapat 3.674 perlintasan sebidang, dengan 1.404 lokasi telah diidentifikasi sebagai sasaran peningkatan keselamatan.
Sebanyak 190 dari 1.404 lokasi tersebut mulai ditangani PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI pada 2026.
Sementara itu, sebanyak 1.214 lokasi lainnya yang tersebar di berbagai wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian akan mendapat dukungan penanganan dari Kemenhub.
“Sisanya sebanyak 1.214 lokasi yang tersebar di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian akan dibiayai melalui tambahan anggaran dengan ruang lingkup pemasangan pintu perlintasan dan penyediaan dokumen perencanaan teknis,” kata Allan.
Tiga Layanan Kereta Perintis Dapat Tambahan Anggaran
Tambahan anggaran Rp19,98 miliar untuk layanan kereta api perintis akan digunakan untuk mendukung tiga layanan, yakni kereta api Makassar–Parepare, Rantau Prapat–Pondok S5, dan LRT Sumatera Selatan.
Dalam postur anggaran 2027, DJKA mengalokasikan sekitar Rp6,71 triliun untuk berbagai kegiatan yang mendukung keselamatan perkeretaapian.
Selain itu, sekitar Rp866,25 miliar dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang mendukung pelayanan perkeretaapian.
- Penulis :
- Leon Weldrick
