HOME  ⁄  Nasional

Tim ITS Mengembangkan Sistem Digital untuk Mempermudah Warga Ransiki Mengurus Dokumen Kependudukan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Tim ITS Mengembangkan Sistem Digital untuk Mempermudah Warga Ransiki Mengurus Dokumen Kependudukan
Foto: (Sumber :Peserta mengikuti kegiatan focus group discussion (FGD) Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bertema digitalisasi kelembagaan organisasi non-profit di Kawasan Transmigrasi Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. (ANTARA/HO-Kementerian Transmigrasi).)

Pantau - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengembangkan sistem digital yang memungkinkan warga kawasan transmigrasi Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, memulai pengajuan dokumen kependudukan melalui telepon seluler.

Sistem tersebut dikembangkan untuk mengatasi kendala jarak dan akses warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan administrasi kependudukan.

Ketua TEP ITS Yogantara Setya Dharmawan mengatakan teknologi tersebut dirancang agar masyarakat tidak harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk memulai proses pengurusan dokumen.

“Kami melihat masyarakat tidak seharusnya selalu menempuh perjalanan jauh hanya untuk memulai pengurusan dokumen kependudukan. Karena itu, kami mencoba menghadirkan sistem yang sederhana dan mudah diakses melalui telepon seluler, sehingga teknologi dapat membantu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” kata Yogantara dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sistem Digital Mendukung Pelayanan Jemput Bola

Sistem tersebut dikembangkan untuk mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari Selatan dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui sistem itu, warga dapat mengajukan kebutuhan administrasi kependudukan lebih awal tanpa terlebih dahulu mendatangi kantor Disdukcapil.

Inovasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan TEP melalui riset bertema “Digitalisasi Kelembagaan Organisasi Non-Profit di Kawasan Transmigrasi Ransiki”.

Yogantara menegaskan penggunaan teknologi tidak ditujukan untuk menggantikan peran petugas pelayanan di lapangan.

“Digitalisasi ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan petugas pelayanan. Justru sebaliknya, sistem tersebut dirancang untuk memperkuat pola jemput bola,” ujar dia.

Data pengajuan dari warga nantinya dapat membantu pemerintah mengetahui kebutuhan masyarakat sebelum petugas mendatangi kampung dan wilayah yang jauh dari pusat pelayanan.

RPJMD Provinsi Papua Barat 2025–2029 mencatat sebanyak 53 kampung atau kelurahan di Manokwari Selatan telah menerima sinyal internet telepon seluler pada 2024.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 kampung atau kelurahan menerima jaringan 4G/LTE, 12 wilayah menerima 3G/H+/EVDO, dan delapan wilayah menerima 2,5G/E/GPRS.

Kementerian Transmigrasi Dorong Inovasi Perguruan Tinggi

Kementerian Transmigrasi pada 30 Juli 2026 melepas 1.476 peserta TEP yang tergabung dalam 246 tim untuk bertugas di 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

Sebanyak 53 lokasi tersebut merupakan bagian dari 154 kawasan transmigrasi prioritas yang sebelumnya telah dikunjungi dan dipetakan melalui TEP 2025.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan keterlibatan perguruan tinggi diarahkan agar ilmu pengetahuan dan inovasi dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat di kawasan transmigrasi.

“Kami ingin ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti di kampus atau dalam laporan penelitian, tetapi hadir menjawab persoalan masyarakat. Kalau warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan bisa mendapatkan akses pelayanan yang lebih mudah melalui teknologi, maka itulah manfaat nyata yang ingin kita hadirkan,” ujar dia.

Iftitah mengatakan transformasi kawasan transmigrasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup melalui penguatan sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi.

Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai perlu bekerja bersama agar inovasi yang dikembangkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan di kawasan transmigrasi.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026