Pantau - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penertiban berbagai pelanggaran di kawasan hutan dilakukan secara tegas, transparan, dan akuntabel setelah menerima laporan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9).
Pertemuan yang dipimpin Prabowo tersebut berlangsung setelah Presiden kembali ke Indonesia usai menyelesaikan agenda kerja di Vladivostok, Rusia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Satgas PKH yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan perkembangan temuan dan penertiban berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
“Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk aktivitas penambangan ilegal,” kata Teddy.
Prabowo Minta Penegakan Hukum Profesional
Satgas PKH turut melaporkan perkembangan penanganan kasus serta pengenaan denda administratif terkait pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Pemerintah menjadwalkan perkembangan hasil penertiban tersebut diumumkan pada minggu kedua September 2026.
Prabowo dalam pertemuan itu menegaskan penegakan hukum terhadap pelanggaran kawasan hutan harus dilaksanakan secara tegas dan profesional.
“Bapak Presiden menegaskan agar proses penegakan hukum dijalankan secara tegas dan profesional. Seluruh rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” kata Teddy.
Penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga kawasan hutan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum.
Satgas PKH Terus Tertibkan Pelanggaran
Pemerintah melalui Satgas PKH terus menertibkan berbagai bentuk pelanggaran di kawasan hutan, termasuk kegiatan tanpa dasar hukum dan aktivitas ilegal.
Langkah tersebut diarahkan agar pengelolaan kawasan hutan berlangsung secara tertib dan bertanggung jawab.
Rapat terbatas itu turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, serta CTO Danantara Sigit P. Santosa.
- Penulis :
- Aditya Yohan
