Pantau - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) mendorong proses legislasi pada era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menggunakan data akurat dan bukti kuat serta tetap berlandaskan konstitusi, demokrasi, keamanan data, dan partisipasi masyarakat.
Edhie menyampaikan hal tersebut saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Seminar Nasional “Penguatan Legislasi Berbasis Data di Era AI: Peluang dan Tantangan dalam Tata Kelola Satu Data Indonesia” di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Seminar yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI itu diikuti sekitar 350 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan membahas pemanfaatan data serta AI dalam mendukung proses legislasi.
Satu Data Harus Akurat dan Terintegrasi
Edhie menyoroti masih berulangnya permintaan data yang sama kepada masyarakat dalam berbagai layanan pemerintah meskipun warga telah memiliki identitas tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Menurutnya, Satu Data Indonesia tidak berarti seluruh informasi masyarakat harus dikumpulkan dalam satu tempat, melainkan memastikan kesamaan standar, akurasi, keterhubungan sistem, dan keamanan.
“Satu data bukan berarti semua data tertumpuk di satu tempat. Yang terpenting datanya akurat, standarnya sama, sistemnya terhubung, dan yang pasti datanya aman,” ujar Edhie Baskoro.
Ia menilai kualitas data semakin penting karena AI mampu menganalisis jutaan data dalam waktu singkat, tetapi hasilnya tetap bergantung pada kualitas informasi yang digunakan.
“Jangan sampai teknologinya AI, tapi kebijakannya masih katanya. Kita butuh dan perlu masalah, ada masalah. Kita perlukan ada data, kita perlukan ada bukti, dan kita perlukan selanjutnya adalah kebijakan,” tegasnya.
Pendekatan legislasi berbasis bukti tersebut dinilai diperlukan agar kebijakan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga tepat sasaran ketika diterapkan kepada masyarakat.
AI Harus Mengikuti Nilai Konstitusi
Edhie mengingatkan pemanfaatan AI harus mempertimbangkan batas etika, keamanan data, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat.
“Teknologi tentunya harus mengikuti nilai konstitusi, bukan sebaliknya,” katanya.
Menurut Edhie, Indonesia dapat mempelajari sistem identitas digital negara lain, seperti Singapura melalui Singpass dan MyInfo serta India melalui Aadhaar, tanpa harus menyalinnya secara utuh.
“Kita tentu tidak perlu meniru, meng-copy habis dari apa yang mereka lakukan. Kita bisa belajar, kita bisa memahami, dan kita juga bisa membuatnya dengan cara teknik ala Indonesia,” ujar Ibas Yudhoyono.
Ia juga menekankan data tidak dapat menggantikan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan sehingga partisipasi publik yang bermakna tetap harus dijamin.
“Bukan sekadar kita hadir, bukan kita sekadar hanya mengisi tanda tangan, tapi kita ingin terus mendengar, kita ingin terus mempertimbangkan suara rakyat,” kata Edhie Baskoro.
Lima Langkah Penguatan Tata Kelola Data
Edhie menawarkan lima langkah yang perlu dikawal, yakni memastikan data bersih, jelas, dan benar, membangun standar data yang valid, mengintegrasikan berbagai sistem, memperkuat keamanan data masyarakat, serta memastikan partisipasi publik yang bermakna.
Ia juga mengingatkan generasi muda agar tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi ikut menentukan arah pemanfaatan AI di Indonesia.
“AI tidak buruk, tetapi AI bisa salah kalau kita tidak kawal dengan cara-cara yang benar,” ujarnya.
“Jangan hanya jadi pengguna AI saja. Jadilah generasi yang menentukan arah AI,” pesan EBY.
“Data bisa memberikan kita fakta, AI bisa memberikan kemampuan dan kemudahan, dan konstitusi kita juga bisa memberikan kita batas, demokrasi kita bisa memberi kita suara. Tugas kita membuat Indonesia lebih baik dengan semuanya,” lanjutnya.
Edhie menutup pesannya kepada mahasiswa dengan mendorong generasi muda mengambil peran aktif dalam perkembangan teknologi dan kebijakan publik.
“Jangan menjadi hanya penonton saja. Jadilah pembuat perubahan.”
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
