Pantau - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan dukungannya terhadap penguatan peternakan babi milik rakyat dengan membahas tata niaga, kesehatan hewan, produktivitas, hingga kepastian usaha bersama Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI).
Pertemuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan dengan Pengurus Pusat GUPBI berlangsung di Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar, Bali.
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH Kementan I Ketut Wirata mengatakan pemerintah membuka ruang dialog untuk mengetahui langsung persoalan yang dihadapi peternak.
"Pemerintah membuka dialog untuk mendengar langsung kondisi peternak sekaligus memetakan langkah yang dapat ditindaklanjuti," kata Wirata.
Kementan Petakan Persoalan Peternak Babi
GUPBI dalam pertemuan tersebut menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari tata niaga dan stabilitas harga, pengendalian penyakit hewan, biaya pakan, regulasi dan penerimaan sosial, hingga peningkatan genetik dan produktivitas.
Persoalan kepastian pasar bagi peternak mandiri serta aspek sosial, budaya, dan lingkungan turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Kami ingin setiap persoalan dilihat secara utuh dan dicarikan jalan keluarnya. Yang menjadi kewenangan Kementerian Pertanian akan kita tindak lanjuti," ujar Wirata.
Persoalan yang membutuhkan kebijakan lintas sektor akan dikoordinasikan Kementan bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait.
"Yang terpenting, peternak harus memiliki ruang untuk tetap tumbuh dan berusaha," ujar Wirata.
Kementan juga terus mengevaluasi tata kelola dan tata niaga daging babi untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus memberikan ruang bagi produksi dalam negeri.
Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan produksi domestik, kebutuhan nasional, keberlanjutan peternak rakyat, keamanan pangan, serta ketentuan perdagangan dan peraturan perundang-undangan.
ASF dan Biosekuriti Jadi Perhatian
Pada sektor kesehatan hewan, African Swine Fever (ASF) menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga keberlangsungan peternakan babi.
Kementan pada 2026 telah menyiapkan dukungan anggaran vaksinasi babi dengan tetap mempertimbangkan kajian keamanan hayati dan ketentuan teknis.
Pengendalian penyakit turut diperkuat melalui biosekuriti, surveilans, pengawasan lalu lintas ternak, serta penerapan tata kelola pemeliharaan yang baik.
"Kesehatan hewan adalah fondasi. Ketika penyakit dapat dikendalikan, peternak mempunyai kesempatan lebih besar untuk menjaga populasi, meningkatkan produksi, dan memulihkan usahanya," ucap Wirata.
"Karena itu pemerintah terus mendorong biosekuriti dan pengendalian penyakit sebagai kerja bersama," tambah Wirata.
Biaya Pakan dan Kepastian Pasar Dibahas
Kementan juga mencermati tekanan biaya pakan akibat dinamika harga bahan baku, sementara usulan stabilisasi bahan baku maupun dukungan pakan akan menjadi bahan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Untuk meningkatkan produktivitas, pemerintah memandang peremajaan dan peningkatan kualitas genetik sebagai salah satu solusi jangka menengah dan panjang.
Upaya tersebut perlu ditunjang perbaikan pakan, reproduksi, manajemen pemeliharaan, kesehatan hewan, biosekuriti, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Usulan keterlibatan BUMN pangan maupun Perum Bulog dalam menyerap hasil peternakan juga akan dibahas bersama pihak terkait karena mekanisme pembelian dan penugasan BUMN berada di luar kewenangan langsung Ditjen PKH.
"Kita ingin membangun peternakan babi yang lebih sehat, produktif dan memiliki kepastian usaha," tegas Wirata.
- Penulis :
- Gerry Eka
