Pantau - Komisi X DPR RI meminta pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, menyiapkan peta jalan pendidikan menghadapi bencana agar hak anak memperoleh pendidikan tetap terpenuhi ketika kondisi darurat terjadi.
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyampaikan permintaan tersebut setelah meninjau langsung dua sekolah dasar terdampak bencana di Kota Padang, Jumat (4/9/2026).
Agung menilai proses pemulihan fisik sekolah telah menunjukkan perkembangan yang baik, tetapi penanganan pendidikan di wilayah rawan bencana perlu dipersiapkan secara lebih menyeluruh.
"Kita meminta langkah ke depan Pemerintah Kota Padang bersama seluruh jajarannya untuk membuat roadmap atau peta jalan agar ketika terjadi bencana kembali, sudah mampu mengatasinya atau setidaknya ada upaya yang berbentuk tanggap kedaruratan," ujar Agung.
Pendidikan Diminta Tetap Berjalan Saat Bencana
Agung mengatakan bencana tidak dapat diprediksi maupun dihindari sehingga pemerintah perlu memiliki mitigasi untuk memastikan kegiatan pendidikan tetap berlangsung.
"Musibah dan bencana ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa menawar ataupun menolaknya. Tetapi musibah dan bencana ini harus disikapi dengan baik agar pendidikan tetap berjalan dan berlangsung untuk anak-anak kita," ujarnya.
Menurut Agung, pemulihan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan bangunan sekolah, tetapi juga harus menjamin keberlangsungan proses belajar peserta didik.
"Kita juga harus memastikan anak-anak kita tetap memiliki tempat belajar, guru untuk membimbing, dan buku untuk dibaca. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dengan harapan agar mereka bisa melanjutkan masa depan," tuturnya.
Berdasarkan penjelasan kepala sekolah yang ditemui dalam kunjungan tersebut, kegiatan pembelajaran tetap berlangsung selama renovasi sekolah dengan memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan dari rumah.
Komisi X menilai mekanisme pendidikan dalam kondisi darurat perlu diperkuat sehingga keberlangsungan pembelajaran telah dipersiapkan sebelum bencana terjadi.
SPAB dan Dukungan Psikososial Perlu Diperkuat
Komisi X DPR RI sebelumnya juga mendorong fleksibilitas kalender akademik dan asesmen, dukungan psikososial bagi peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan, dan penguatan regulasi keberlanjutan pendidikan dalam situasi bencana.
Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) juga dinilai perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas, pemetaan risiko, serta dukungan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Agung mengingatkan dampak bencana terhadap sektor pendidikan tidak hanya berupa kerusakan fasilitas, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis peserta didik dan tenaga pendidik.
"Bencana ini tidak hanya merusak bangunan, tetapi mengganggu kehidupan anak-anak, bahkan trauma berkepanjangan," ungkapnya.
Komisi X berharap koordinasi Pemerintah Kota Padang bersama seluruh pihak terkait diperkuat untuk memulihkan layanan pendidikan sekaligus membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
