Pantau - DPRD Kabupaten Gianyar, Bali, menekankan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Gianyar I Ketut Astawa Suyasa meminta seluruh program pembangunan daerah dilaksanakan tepat waktu dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
"Kami berharap seluruh program pembangunan dan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Gianyar," ungkap I Ketut Astawa Suyasa.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Gianyar dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026 yang turut dihadiri Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun.
DPRD Soroti UMKM hingga Perlindungan Sosial
Sejumlah sektor menjadi perhatian DPRD Gianyar dalam pembahasan perubahan anggaran, mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
DPRD juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Gianyar serta meminta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap menjadi perhatian utama.
Program pemberdayaan UMKM dan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu diharapkan mendapatkan prioritas dalam Perubahan APBD 2026.
Pelestarian seni dan budaya, persoalan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi juga diharapkan memperoleh perhatian dalam kebijakan anggaran daerah.
"Kami berharap Perubahan APBD 2026 benar-benar pro-rakyat, menjawab kebutuhan masyarakat, dan setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Gianyar," ungkap I Ketut Astawa Suyasa.
Kesehatan, Jalan, dan Irigasi Jadi Perhatian
DPRD Gianyar mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, termasuk melalui Program Biaya Kesehatan Gratis (BK).
Meski demikian, DPRD menyoroti penonaktifan sejumlah peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) dari pemerintah pusat.
Cakupan layanan BPJS Kesehatan terhadap sejumlah jenis obat dan tindakan medis turut mendapatkan perhatian DPRD.
Pemerintah daerah diharapkan melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak penonaktifan kepesertaan KIS PBI dan mempersiapkan solusi melalui skema Penerima Bantuan Iuran yang pembiayaannya bersumber dari APBD.
Bantuan keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku juga dapat dipertimbangkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak.
Selain sektor kesehatan, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Gianyar menyelesaikan pembangunan dan perbaikan jalan yang masih mengalami kerusakan pada tahun anggaran berikutnya.
DPRD juga meminta penjelasan mengenai alokasi anggaran yang disiapkan untuk memperbaiki jaringan irigasi pertanian yang mengalami kerusakan.
Target Retribusi Turun, PAD Diusulkan Naik Rp33,6 Miliar
DPRD Gianyar turut menyoroti target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 yang tercatat turun sebesar 8,22 persen.
Pemerintah Kabupaten Gianyar diminta memberikan penjelasan mengenai penyebab penurunan target pendapatan retribusi tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gianyar mengusulkan kenaikan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp33,6 miliar menjadi Rp2,43 triliun dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah berupaya memperkuat basis pajak melalui pendataan wajib pajak serta melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.
Target PAD sebesar Rp2,43 triliun itu mencapai sekitar 71,3 persen dari keseluruhan target pendapatan daerah.
Total pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 direncanakan mencapai Rp3,41 triliun.
Selain PAD, pendapatan daerah direncanakan bersumber dari pendapatan transfer sekitar Rp980 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp3 miliar.
- Penulis :
- Shila Glorya
