Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah membongkar rantai pasokan dan distribusi beras menyusul kenaikan harga di tengah klaim tingginya produksi serta cadangan beras nasional.
Johan menilai persoalan pangan tidak cukup dilihat berdasarkan besarnya stok, tetapi harus ditelusuri dari struktur pasokan, penggilingan, distribusi, hingga beras diterima konsumen.
"Kalau stok beras kita disebut sangat tinggi dan produksi nasional mencukupi, tetapi harga yang dibayar masyarakat justru terus naik, berarti ada mata rantai pasar yang harus kita bongkar. Stok yang tinggi tidak otomatis berarti pasokan di pasar longgar dan harga terjangkau," kata Johan di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Pemerintah Diminta Bedakan Produksi, Stok, dan Pasokan
Politisi Fraksi PKS tersebut mengatakan tekanan harga telah terlihat sejak tingkat penggilingan sehingga berpotensi diteruskan sepanjang rantai perdagangan hingga konsumen.
Menurut Johan, pemerintah perlu membedakan secara jelas antara produksi, stok fisik, dan pasokan beras yang benar-benar tersedia di pasar.
"Standing crop misalnya, jangan serta-merta dipersepsikan sama dengan beras yang sudah berada di gudang dan siap didistribusikan. Begitu pula stok yang berada di Bulog, rumah tangga maupun pelaku usaha. Yang dibutuhkan rakyat adalah beras yang tersedia di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau," ujarnya.
Johan turut menyoroti persaingan mendapatkan gabah setelah periode puncak panen berakhir.
Ketika pasokan gabah berkurang sementara Bulog tetap melakukan penyerapan, penggilingan swasta harus bersaing memperoleh bahan baku sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga gabah dan biaya produksi beras.
Harga Petani Jangan Dikorbankan
Meski harga beras menjadi perhatian, Johan menegaskan penyelesaiannya tidak boleh dilakukan dengan menekan harga gabah yang diterima petani.
Menurutnya, kebijakan harga pembelian pemerintah tetap dibutuhkan agar petani memperoleh harga yang layak.
"Jangan kemudian petani yang dikorbankan untuk mendapatkan beras murah. Negara harus mampu menjaga dua kepentingan sekaligus: gabah petani harus dihargai secara layak, tetapi beras juga harus sampai kepada konsumen dengan harga terjangkau. Di situlah fungsi kebijakan pangan pemerintah," tegasnya.
Johan meminta pemerintah dan Bulog membuka neraca beras secara lebih rinci dan tidak hanya menyampaikan angka agregat stok nasional.
Data tersebut dinilai perlu menjelaskan lokasi stok, pihak yang menguasainya, kualitas beras, jumlah yang siap dilepas ke pasar, serta pola distribusi antarwilayah.
Rantai Pembentukan Harga Diminta Dibuka
Johan juga meminta pemerintah memetakan pembentukan harga beras sejak dari petani, pengumpul, penggilingan, distributor, grosir, pengecer, hingga sampai kepada konsumen.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui mata rantai yang mengalami kenaikan harga dan mengambil margin terbesar.
"Jangan sampai kita merasa aman karena gudang penuh, sementara rakyat membeli beras semakin mahal. Ukuran keberhasilan kebijakan pangan bukan sekadar berapa juta ton yang kita miliki, tetapi apakah beras itu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan sampai kepada rakyat dengan harga yang tepat," pungkas Johan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
