Pantau - Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin membuka akses komunikasi langsung kepada masyarakat agar warga dapat menyampaikan aspirasi sekaligus memantau tindak lanjut berbagai persoalan di wilayah Jakarta Pusat.
Arifin menyatakan siap menerima berbagai masukan dari masyarakat, termasuk persoalan mendesak maupun masalah yang perkembangan penanganannya ingin dipantau warga.
“Saya siap menerima masukan dari Bapak dan Ibu. Jika ada hal yang mendesak atau ingin dipantau progresnya, silakan hubungi saya via WhatsApp,” kata Arifin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Arifin dalam kegiatan silaturahmi bersama tokoh masyarakat Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/9) malam.
Warga Bisa Mengadu Lewat JAKI dan WhatsApp
Selain berkomunikasi secara langsung dengan Wali Kota, masyarakat dapat menggunakan aplikasi JAKI atau Jakarta Kini untuk menyampaikan pengaduan.
Melalui aplikasi JAKI, warga juga dapat memantau perkembangan penanganan terhadap pengaduan yang telah disampaikan.
Meski kanal pengaduan melalui JAKI tersedia, Arifin tetap memberikan akses komunikasi secara personal agar persoalan yang membutuhkan perhatian dapat disampaikan langsung kepadanya.
Menurut Arifin, keterlibatan masyarakat diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran secara langsung mengenai berbagai kebutuhan yang ada di tingkat lingkungan.
Aspirasi yang disampaikan warga juga dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan publik.
Warga Usulkan Pustu, Polisi Tidur hingga RPTRA
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan lingkungan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah pemasangan speed bump atau polisi tidur serta cermin cembung di sejumlah titik yang dinilai rawan kecelakaan.
Warga juga mengusulkan percepatan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Aspirasi lainnya meliputi penambahan lubang biopori, pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta penyediaan sanggar tari.
Arifin mengatakan setiap usulan masyarakat akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
Tindak lanjut terhadap usulan tersebut akan mempertimbangkan aspek kebutuhan, kelayakan, serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah.
“Untuk usulan seperti sanggar tari atau RPTRA, kami akan koordinasikan dengan Suku Dinas terkait untuk kajian kelayakan dan anggarannya,” ujar Arifin.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan berbagai persoalan dan kebutuhan warga dapat ditangani secara tepat sesuai kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah.
“Saya berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang telah disampaikan,” tegas Arifin.
- Penulis :
- Shila Glorya
