HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Prioritaskan Pemulihan 333 Rumah dan Fasilitas Umum Pascakonflik Papua Pegunungan

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Pemerintah Prioritaskan Pemulihan 333 Rumah dan Fasilitas Umum Pascakonflik Papua Pegunungan
Foto: Menkopolkam Djamari Chaniago dan Menko PMK Pratikno saat rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu 9/9/2026 (sumber: Kemenko Polkam)

Pantau - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memprioritaskan pemulihan 333 rumah dan sejumlah fasilitas umum bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Djamari meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak cepat agar kehidupan masyarakat di kedua kabupaten tersebut segera pulih.

"Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat," kata Djamari dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu.

Pemulihan Rumah dan Fasilitas Umum Jadi Prioritas

Menurut Djamari, penanganan pascakonflik harus memprioritaskan berbagai kebutuhan mendasar yang telah dilaporkan pemerintah daerah.

"Yang harus dikerjakan yang utama adalah yang dilaporkan oleh Bupati, yaitu ada 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD," katanya.

Dengan demikian, kebutuhan yang menjadi prioritas pemerintah meliputi pemulihan 333 rumah, satu jembatan, dua sekolah, dua ruang sekolah dasar, dan satu fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Djamari juga meminta setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pemulihan memiliki penanggung jawab yang jelas.

Pembagian tanggung jawab diperlukan agar proses pemulihan berjalan efektif sekaligus mencegah tumpang tindih pekerjaan antarlembaga.

Djamari akan mengirimkan surat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan koordinasi antarkementerian dan lembaga berjalan dengan baik.

Surat tersebut juga ditujukan untuk memperjelas pembagian tugas dalam penanganan pascakonflik sehingga proses pemulihan masyarakat tidak terhambat.

Pemerintah Tekankan Pendekatan Kultural

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan bahwa pemulihan pascakonflik tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.

Menurut Pratikno, pemerintah harus memastikan kehidupan masyarakat benar-benar pulih sekaligus melakukan upaya untuk mencegah konflik sosial serupa kembali terjadi.

Pratikno menilai pendekatan kultural menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

"Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting," kata Pratikno.

Menurut Pratikno, penanganan yang tepat harus dimulai dengan pemahaman yang tepat mengenai persoalan dan kondisi sebenarnya di lapangan.

Untuk jangka pendek, pemerintah perlu memastikan pemulihan kehidupan masyarakat dapat dilakukan secepat mungkin.

Sementara untuk jangka menengah, penanganan diarahkan pada penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang menjadi akar terjadinya konflik sosial.

Pratikno juga meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara cepat dan akurat terhadap dampak konflik.

Pendataan yang akurat diperlukan agar tahapan verifikasi, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan berjalan lancar dan tidak terjadi tumpang tindih.

"Kalau pendataan tidak akurat, verifikasi tidak cocok, itu akan butuh waktu lama," katanya.

Konflik Lani dan Yali Picu Pengungsian

Konflik sosial yang menjadi perhatian pemerintah tersebut merupakan bentrokan antara kelompok masyarakat Lani dan Yali yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Mei 2026.

Konflik tersebut turut melibatkan warga yang berasal dari Kabupaten Lanny Jaya.

Bentrokan dipicu persoalan yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dan kasus pembunuhan seorang perempuan.

Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi bentrokan antarkelompok masyarakat yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan harta benda, serta membuat sejumlah warga harus mengungsi.

Polda Papua pada Selasa, 19 Mei 2026, mencatat sebanyak 874 warga mengungsi akibat konflik tersebut.

Pemerintah kemudian memfasilitasi perdamaian antara kelompok-kelompok yang bertikai melalui prosesi adat patah panah dan melepas tali busur.

Proses perdamaian tersebut melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, aparat keamanan, serta tokoh adat dan tokoh agama.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026