Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Polda Papua mengusut secara serius dan objektif dugaan pelemparan bom molotov ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua untuk mengungkap pelaku berdasarkan bukti.
Pigai menilai pengusutan diperlukan karena peristiwa tersebut berkaitan dengan keamanan institusi yang menjalankan fungsi perlindungan hak asasi manusia.
“Saya minta Polda Papua secara serius untuk cek sampai dapat siapa yang melempar bom molotov ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua,” kata Pigai di Jakarta, Rabu.
Pigai Minta Penyelidikan Berbasis Bukti
Pigai menegaskan penyelidikan harus dilakukan secara serius untuk mengetahui fakta mengenai peristiwa tersebut sekaligus mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Menurut dia, pengusutan berdasarkan bukti penting agar kasus tersebut tidak memunculkan spekulasi maupun tuduhan terhadap pihak tertentu.
“Kita tidak bisa menuduh siapa pun lembaga mana yang melakukan, tapi itu harus berdasarkan hasil penyelidikan secara objektif oleh aparat penegak hukum,” ujar dia.
Pigai menilai dugaan serangan terhadap kantor lembaga HAM merupakan persoalan serius karena menyangkut institusi yang menjalankan fungsi perlindungan hak asasi manusia.
Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap institusi tersebut dapat mengganggu pelaksanaan tugas lembaga HAM.
“Ini serius, karena sama dengan melakukan kekerasan terhadap institusi hak asasi manusia,” kata dia.
Pigai menyatakan Kementerian HAM mempercayakan proses penyelidikan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.
Ia berharap Polda Papua dapat mengungkap pihak yang bertanggung jawab berdasarkan fakta dan hasil penyelidikan.
“Kita yakin aparat di Polda Papua pasti lakukan penyelidikan secara objektif, kita percaya itu. Kita tunggu pengungkapan siapa yang melakukan lempar bom molotov,” ujar dia.
Negara Diminta Lindungi Ketua Komnas HAM Papua
Selain meminta pengusutan, Pigai meminta negara memberikan perlindungan kepada Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua menyusul dugaan serangan tersebut.
“Saya minta Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua dilindungi. Negara harus memastikan ada perlindungan terhadap Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua,” kata Pigai.
Pigai menilai perlindungan juga perlu diberikan kepada para pembela hak asasi manusia serta petugas yang menjalankan tugas pemajuan HAM agar dapat bekerja tanpa intimidasi maupun ancaman.
“Kalau ada ancaman terhadap pembela hak asasi manusia, ancaman terhadap petugas pelaksana pembangunan hak asasi manusia, maka itu tidak baik bagi mata internasional,” ujar dia.
Pigai Ingatkan Kasus Tak Dikaitkan dengan Pihak Tertentu
Pigai meminta perkembangan kasus dugaan pelemparan bom molotov tersebut tidak dikaitkan dengan pihak tertentu sebelum penyelidikan kepolisian menghasilkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai kehati-hatian diperlukan dalam menangani dan menyampaikan perkembangan kasus, terutama karena Papua memiliki dinamika sosial dan politik yang kompleks.
Pigai pada prinsipnya meminta penyelidikan dilakukan secara objektif dan berbasis bukti tanpa terlebih dahulu menuduh pihak tertentu sebelum aparat penegak hukum mengungkap fakta kasus tersebut.
- Penulis :
- Arian Mesa
