Pantau - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) 2026 yang dihadiri kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Rakernas tersebut akan menghasilkan sejumlah rekomendasi dari para kepala desa untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Desa.
Selain Dasco, pembukaan Rakernas AKSI 2026 turut dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Sari Yuliati.
Dari unsur pemerintah, Menteri Desa Yandri Susanto dan Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria turut menghadiri kegiatan tersebut.
AKSI Siapkan Rekomendasi untuk Pemerintah
Dasco mengatakan sejumlah rekomendasi akan dihasilkan AKSI setelah pelaksanaan rakernas.
“Setelah rakernas mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa tentunya,” kata Dasco dalam konferensi pers seusai pembukaan.
Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan pemerintah menantikan rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas AKSI 2026.
Menurut Yandri, rekomendasi tersebut penting untuk mendukung pembangunan nasional yang dimulai dari desa dan sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah juga akan mendiskusikan rekomendasi hasil Rakernas AKSI bersama DPR.
Yandri mengatakan banyak program pemerintahan Presiden Prabowo yang pelaksanaannya berkaitan langsung dengan desa, antara lain koperasi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pengembangan desa tematik.
“Program Pak Prabowo banyak sekali di desa: ada koperasi desa, BUMDes, ada desa tematik. Intinya, kami siap bersama dengan AKSI mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, yaitu membangun dari desa dan pengentasan kemiskinan sekaligus pemerataan ekonomi,” kata Yandri.
Pemerintah menyatakan siap bekerja sama dengan AKSI untuk mendorong pembangunan dari desa, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi.
AKSI Tegaskan Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKSI Irawadi mengatakan pihaknya berbesar hati karena diterima oleh pimpinan DPR dan pemerintah.
Menurut Irawadi, penerimaan tersebut menunjukkan tidak ada jarak antara parlemen, pemerintah pusat, dan masyarakat desa.
Ia menilai kepala desa sebagai unsur pemerintahan di tingkat terbawah tetap memiliki kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan pimpinan DPR dan kementerian.
“Saya kepala desa, pemerintahan terbawah, tapi bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR juga kementerian. Ini hal yang sangat kami banggakan,” ucap Irawadi.
AKSI berkomitmen membantu sekaligus mendukung berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah pusat.
Irawadi menilai pemerintahan desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan sehingga perlu menjaga hubungan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat.
“Sebagai pemerintah terbawah kami tidak mungkin mau meludah ke atas karena kalau kami meludah ke atas, kami menghujat pemerintah di pusat, sama saja ludah itu akan jatuh ke muka kami,” kata Irawadi.
- Penulis :
- Arian Mesa
