Pantau - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi meminta satuan tugas lintas sektoral memperkuat pengawasan distribusi untuk mengurai antrean BBM sekaligus memastikan elpiji bersubsidi tersedia dan diterima masyarakat yang berhak.
Permintaan tersebut disampaikan setelah antrean panjang pembelian BBM terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan dalam sekitar dua bulan terakhir.
"Inilah yang kami harapkan dengan pembentukan tim satgas itu," kata Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom di Makassar, Rabu, 9 September 2026.
Satgas lintas sektoral melibatkan aparat penegak hukum, pelaku usaha, Pertamina, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mengawasi suplai dan distribusi BBM maupun elpiji bersubsidi.
Pertamina Tambah Jam Operasional SPBU
Axel mengatakan pengawasan terintegrasi diperlukan untuk mengurai antrean sekaligus mencegah penggunaan BBM dan elpiji bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan.
"Karena dengan itu kuncinya untuk mengurai semua antrean dan konsumsi yang tidak semestinya, khususnya BBM atau elpiji jenis subsidi ini. Jadi, semua sudah punya peran masing-masing dan dipimpin dari setiap perwakilan pemerintah kabupaten dan kota sebagai sektor utama," ujarnya.
Pertamina juga menyiapkan penambahan jam operasional di sejumlah SPBU serta meminta dukungan aparat penegak hukum dan Dinas Perhubungan untuk mengatur antrean kendaraan.
"Untuk BBM subsidi, kami akan membuka beberapa SPBU dengan penambahan jam operasional, pengaturan yang lebih teratur, dan kami butuh dukungan pengawasan dari APH dan Dishub untuk mengatur antrean yang terjadi sampai di luar SPBU. Karena, ini kami rasa sudah mengganggu ketertiban umum," katanya.
Untuk elpiji tiga kilogram, Pertamina akan menambah penyaluran di sejumlah wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan dengan melibatkan dinas terkait dalam pengawasannya.
Axel mengatakan peningkatan permintaan dari sektor pariwisata dan logistik menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi antrean BBM.
"Kenaikan permintaan dari sektor-sektor pariwisata, logistik, dan itu juga memiliki peranan yang cukup besar. Stok selalu kami suplai ke SPBU, tidak pernah putus setiap hari, tetapi antrean terus saja terjadi," ujarnya.
Isu Kenaikan Harga BBM dan Elpiji Dibantah
Pertamina juga menemukan adanya informasi di masyarakat mengenai dugaan pembatasan Pertalite dan elpiji tiga kilogram serta isu kenaikan harga.
"Sampai tadi malam saja di SPBU, kami sampai jam 3 pagi, itu masih ada antrean dan itu tidak wajar. Ada semacam yang menyampaikan informasi sepertinya tidak sesuai dengan kebenaran," katanya.
Pertamina kemudian meminta petugas SPBU menanyakan sumber informasi yang diterima konsumen dan menemukan adanya isu mengenai rencana kenaikan harga BBM serta elpiji.
"Kami meminta juga dari petugas-petugas kami di SPBU, mencoba menanyakan kepada konsumen, dan terdapat beberapa informasi yang kami dapatkan, itu berita-berita yang beredar sepertinya akan ada kenaikan harga BBM, akan ada kenaikan harga elpiji dan itu tidak benar," ujarnya.
Hingga pertengahan 2026, Pertamina telah menjatuhkan sanksi skorsing selama dua hingga empat pekan kepada 63 SPBU di Sulawesi Selatan yang melakukan pelanggaran.
Pertamina juga mendeteksi anomali pada 6.023 nomor polisi kendaraan yang menggunakan barcode dan telah melakukan pemblokiran terhadap seluruh nomor tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
