Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menggabungkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghemat anggaran dan memperbesar alokasi dana bagi pembangunan serta pelayanan publik.
Kebijakan penyederhanaan struktur organisasi tersebut ditargetkan mulai berlaku efektif pada tahun anggaran mendatang.
Efisiensi terutama menyasar pengeluaran rutin setiap OPD, mulai dari belanja kantor, perjalanan dinas, hingga pembelian Alat Tulis Kantor (ATK).
Anggaran yang berhasil dihemat nantinya akan dialihkan untuk membiayai pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Struktur Lebih Sedikit, Fungsi Tetap Banyak
Dedi mengatakan penggabungan OPD diarahkan untuk menciptakan struktur pemerintahan yang lebih ramping tanpa mengurangi fungsi pelayanan kepada masyarakat.
"Ya efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak. Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," kata Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, Jumat.
Restrukturisasi tersebut sekaligus ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi dan memangkas beban operasional lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi telah memetakan sejumlah OPD yang berpotensi digabungkan ataupun mendapatkan penyesuaian fungsi dan kinerja.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) direncanakan bergabung dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) direncanakan mendapatkan tambahan unsur Tata Ruang.
Dinas Koperasi juga direncanakan bergabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
DP3AKB direncanakan digabungkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Dinas Sumber Daya Air (SDA) direncanakan bergabung dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR).
Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) direncanakan bergabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Mulai Berlaku pada Anggaran Tahun Depan
Penggabungan tersebut diharapkan mengurangi jumlah struktur organisasi sekaligus mempertahankan berbagai fungsi pemerintahan yang sebelumnya dijalankan secara terpisah.
Dedi memastikan kebijakan penyederhanaan dinas tersebut direncanakan mulai diterapkan pada anggaran tahun berikutnya.
"Ya, nanti berarti berlakunya anggaran tahun depan," tutur Dedi terkait kepastian implementasi kebijakan penyederhanaan dinas tersebut.
Melalui restrukturisasi OPD, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penghematan belanja operasional sehingga porsi anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat diperbesar.
- Penulis :
- Leon Weldrick
