Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta penyebab keracunan yang dialami 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat, 11 September 2026, diusut secara menyeluruh.
Sari yang merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB II menilai kasus keracunan yang melibatkan ratusan siswa tersebut harus mendapat perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” kata Sari.
Menurut Sari, MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang secara langsung menyasar anak-anak sehingga keamanan dan kualitas makanan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya.
BGN Diminta Evaluasi Seluruh SPPG
Sari meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pelaksanaan program MBG di lapangan, termasuk pelaksanaan program oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BGN diminta memastikan setiap SPPG menjalankan seluruh standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin dalam menyiapkan dan menyediakan makanan kepada siswa.
Menurut Sari, evaluasi tidak boleh berhenti pada pencarian penyebab keracunan, tetapi juga harus memastikan seluruh prosedur dan standar yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan.
“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” ungkapnya.
Sari meminta pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan apabila pemeriksaan menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur.
Pemberian sanksi tersebut dinilai penting sebagai pembelajaran sekaligus untuk mencegah kasus serupa terulang di daerah maupun SPPG lainnya.
DPR Akan Perketat Pengawasan Program MBG
Sari menegaskan DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk mengawasi kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah.
“DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” kata Sari.
DPR akan menggunakan berbagai instrumen pengawasan yang dimilikinya serta mendorong pengawasan di tingkat daerah untuk memastikan BGN dan SPPG menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Sari menegaskan keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur berdasarkan banyaknya penerima manfaat, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” ungkapnya.
Menurut Sari, kasus keracunan di Lombok Tengah harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan sekaligus mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program MBG di lapangan.
Perbaikan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap anak memperoleh makanan yang aman dan bergizi sehingga program MBG memberikan manfaat tanpa menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesehatan penerima manfaat.
- Penulis :
- Arian Mesa
