Pantau - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung kebijakan Pemerintah Kota Depok yang mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk subsidi pembiayaan masyarakat karena dinilai dapat memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil.
Saleh menilai skema tersebut dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang belum memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan.
Namun, ia mengingatkan kemudahan mendapatkan modal harus dibarengi pendampingan agar dana digunakan secara produktif dan mampu mendorong pengembangan usaha.
Pandangan tersebut disampaikan Saleh saat melakukan Kunjungan Spesifik di Depok, Jawa Barat, Kamis, 10 September 2026.
"Ini sangat baik dan menarik, masyarakat yang tidak mendapatkan KUR tentu ada alternatif lain selain dana KUR yang disiapkan oleh bank-bank penyalur," kata Saleh.
Saleh Minta Penerima Pembiayaan Didampingi
Saleh menegaskan program pembiayaan murah tidak boleh berhenti pada pencairan dana, tetapi harus dilanjutkan dengan pembinaan dan pendampingan terhadap penerima.
Menurut dia, pendampingan diperlukan untuk memastikan modal yang diperoleh masyarakat digunakan untuk kegiatan produktif sehingga dapat menghasilkan pendapatan.
Pendapatan tersebut diharapkan membuat penerima pembiayaan mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sekaligus mengembangkan kegiatan ekonominya.
Politisi Fraksi PAN itu meminta Pemerintah Kota Depok melakukan pembinaan secara serius dan berkelanjutan melalui pelatihan kerja, pengembangan usaha, serta peningkatan keterampilan masyarakat.
Penerima pembiayaan juga dapat diperkenalkan dengan berbagai peluang investasi yang berpotensi membantu pengembangan modal.
Saleh mengingatkan adanya risiko apabila dana pinjaman justru seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga tanpa menghasilkan sumber pendapatan tambahan.
"Jangan sampai mereka sudah meminjam, kemudian memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, terus tidak bisa bayar. Itu namanya problem yang dihadapi oleh masyarakat," ungkapnya.
Menurut Saleh, pendampingan menjadi unsur penting agar program pembiayaan murah tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan yang tepat, pembiayaan tersebut diharapkan menjadi modal pengembangan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan dan memperkuat kemandirian ekonomi penerima.
"Ini momentum terbaik bagi Pemerintah Kota Depok untuk berbuat lebih banyak, memberikan pelayanan bagi masyarakat dan warga Kota Depok," kata Saleh.
Saleh merupakan legislator DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.
Pemkot Depok Subsidi Bunga Pinjaman hingga 9 Persen
Di sisi lain, Wali Kota Depok Supian Suri menyoroti masih rendahnya pemanfaatan KUR oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Depok.
Berdasarkan evaluasi pemerintah daerah, belum banyak warga Depok yang memanfaatkan alokasi KUR secara maksimal.
"Belum banyak warga Depok memang yang memaksimalkan alokasi dana KUR. Ini juga mungkin menjadi catatan buat kita, di mana permasalahannya, apakah memang minatnya yang kurang, atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi penyebab," kata Supian.
Pemerintah Kota Depok masih perlu mengidentifikasi penyebab rendahnya pemanfaatan KUR, termasuk kemungkinan kurangnya minat masyarakat maupun faktor lain yang menghambat akses terhadap pembiayaan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Depok menyediakan alternatif pembiayaan melalui program Depok Kuat.
Salah satu dukungan dalam program tersebut berupa subsidi bunga pinjaman untuk mengurangi beban pembayaran pelaku UMKM.
Untuk pembiayaan hingga Rp25 juta, Pemerintah Kota Depok memberikan subsidi bunga sebesar 9 persen sehingga penerima hanya menanggung bunga sebesar 1 persen.
Sementara untuk pembiayaan di atas Rp25 juta hingga maksimal Rp50 juta, pemerintah daerah memberikan subsidi bunga sebesar 8 persen sehingga masyarakat menanggung bunga sebesar 2 persen.
Keberhasilan Program Tak Hanya Diukur dari Penyaluran Dana
Saleh menilai skema subsidi bunga tersebut harus dilengkapi pengawasan dan pendampingan yang memadai untuk memastikan pembiayaan memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha masyarakat.
Menurut dia, keberhasilan program pembiayaan murah tidak cukup diukur berdasarkan jumlah penerima maupun besarnya dana yang berhasil disalurkan.
Keberhasilan juga perlu dilihat dari kemampuan penerima dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kewajiban pembayaran setelah mendapatkan modal.
Dengan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan yang tepat, program pembiayaan murah diharapkan tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh modal.
Program tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari ekosistem pengembangan UMKM yang berkelanjutan serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Kota Depok.
- Penulis :
- Arian Mesa
