Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo menilai keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menembus panggung pariwisata dunia layak menjadi praktik terbaik sekaligus tolok ukur pengembangan desa wisata di Indonesia.
Penilaian tersebut disampaikan Rahayu setelah memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Desa Wisata Nglanggeran, Gunungkidul, DIY, Jumat, 11 September 2026.
"Ini sebenarnya menjadi contoh yang luar biasa untuk semua desa wisata di seluruh Indonesia. Desa Wisata Nglanggeran ini sudah memiliki sepak terjang sampai ke luar negeri karena mendapatkan Penghargaan Desa Wisata Terbaik di tahun 2021," ungkap Rahayu.
Menurut Rahayu, keberhasilan Nglanggeran tidak hanya ditopang daya tarik destinasi, tetapi juga kemampuan masyarakat mengenali dan mengelola potensi lokal secara kolektif.
Masyarakat setempat dinilai mampu mengemas potensi tersebut menjadi produk dan paket wisata yang menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara.
DPR Dorong Indikator Objektif dan Evaluator Bersertifikasi
Rahayu menilai tata kelola yang telah dibangun masyarakat Nglanggeran relevan menjadi bahan pembelajaran dalam penyusunan kebijakan mengenai desa wisata.
Pembelajaran dari Nglanggeran dan desa wisata berprestasi lainnya dinilai semakin penting karena pemerintah sedang menyiapkan berbagai peraturan turunan dari Undang-Undang Kepariwisataan yang baru disahkan.
"Selagi mereka masih menyusun peraturan undang-undangnya dan juga semua turunannya, untuk bisa melihat bukan hanya Desa Wisata Nglanggeran, tetapi semua desa wisata yang sudah memiliki sepak terjang luar biasa untuk dijadikan praktik terbaik dan bisa menjadi tolok ukur, indikator untuk desa wisata-desa wisata yang lain," kata Rahayu.
Ia juga menyoroti perlunya indikator yang jelas dan objektif untuk mengevaluasi perkembangan desa wisata dari kategori rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri.
Indikator tersebut diperlukan agar peningkatan status benar-benar mencerminkan peningkatan kapasitas pengelolaan dan keberlanjutan destinasi.
"Yang pertama, ada satu kesempatan yang sangat bagus, indikator kunci untuk digunakan para evaluator. Yang kedua, evaluatornya sendiri pun juga harus memiliki sertifikasi," ujar Rahayu.
Sertifikasi evaluator dinilai penting agar proses penilaian perkembangan desa wisata dapat dilakukan secara lebih terukur.
Desa Wisata Mandiri Dinilai Tetap Membutuhkan Insentif
Selain indikator dan evaluator, Rahayu menyoroti perlunya skema insentif yang jelas bagi desa wisata yang berhasil meningkatkan status dari kategori maju menjadi mandiri.
Menurutnya, desa wisata yang mencapai kategori mandiri seharusnya tidak serta-merta kehilangan dukungan pemerintah, tetapi justru mendapatkan insentif untuk mempertahankan kualitas sekaligus memperluas pasar.
"Rupanya tadi ada masukan dari Pokdarwis yang mengelola Desa Wisata Nglanggeran, ini sepertinya belum ada insentif yang jelas untuk desa wisata-desa wisata itu mau naik dari maju ke mandiri. Harapannya tentunya harus ada insentif yang jelas," ungkap Rahayu.
Sekretaris Pokdarwis Nglanggeran Sugeng Handoko membenarkan dukungan pemerintah menjadi salah satu pertimbangan desa wisata dalam meningkatkan status.
Menurut Sugeng, sejumlah desa wisata berstatus maju masih ragu bertransformasi menjadi desa wisata mandiri karena khawatir kehilangan bantuan pemerintah yang selama ini diterima.
Sugeng juga menyoroti kebutuhan penguatan infrastruktur dasar di kawasan wisata Nglanggeran, salah satunya penerangan jalan.
"Kemudian terkait infrastruktur, salah satunya penerangan jalan di wisata Nglanggeran ini beberapa masih kurang," kata Sugeng.
Pariwisata Nglanggeran Gerakkan UMKM hingga Pertanian
Di sisi lain, Rahayu menilai pengembangan pariwisata Nglanggeran telah menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat setempat.
Aktivitas pariwisata turut menggerakkan UMKM lokal serta memberikan dampak terhadap sektor pertanian dan perkebunan masyarakat.
"Pokdarwis ini hasil dari pariwisata menjadi efek berganda untuk UMKM lokal. Kita melihat kakao, perkebunan dan pertanian pun juga kena dampaknya," ujar Rahayu.
Sebagian bahan baku lokal juga telah melalui proses hilirisasi sehingga menghasilkan nilai tambah sekaligus memperkuat perekonomian desa.
Menurut Rahayu, kondisi tersebut menunjukkan desa wisata dapat menjadi penggerak ekosistem ekonomi lokal apabila dikelola secara terintegrasi.
Pengembangan desa wisata karena itu dinilai perlu dibarengi penguatan promosi, perluasan pasar, akses pembiayaan, dan pembangunan infrastruktur agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.
Rahayu memastikan berbagai aspirasi dan masukan dari pengelola Desa Wisata Nglanggeran akan dibawa Komisi VII DPR RI dalam pembahasan bersama Kementerian Pariwisata.
"Saya sampaikan kami di Komisi VII harus melakukan tindak lanjut untuk kita bicarakan pada saat rapat kerja dengan Menteri Pariwisata, khususnya berkaitan dengan desa wisata, dan bagaimana nanti tindak lanjut dari Undang-Undang Kepariwisataan," kata Rahayu.
Hasil kunjungan ke Nglanggeran akan menjadi salah satu masukan Komisi VII DPR RI dalam mendorong kebijakan pengelolaan desa wisata yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
