Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mendorong pemerintah mencari terobosan untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang masih menghambat pembangunan Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sudjatmiko menilai pengalaman Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menangani persoalan lahan pada proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dan Tol Tanjung Priok dapat menjadi pembelajaran dalam mempercepat pembangunan Bendungan Cibeet.
“Dulu ada namanya proyek BKT. Itu sulit sekali pembebasan lahannya. Tapi karena banjir 2007, jadi itu barang. Harapannya coba ini apa bisa dibuat seperti itu,” ujar Sudjatmiko saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Bogor, Jumat, 11 September 2026.
Makam Keramat Jadi Salah Satu Kendala
Persoalan pembebasan lahan Bendungan Cibeet dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk keberadaan makam keramat di kawasan pembangunan yang pemindahannya berpotensi memicu konflik dengan masyarakat sekitar.
Sudjatmiko mengatakan pemerintah perlu menggunakan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia mencontohkan pengalaman pembangunan Tol Tanjung Priok yang tetap dapat dilaksanakan meski proyek berada di sekitar kawasan Makam Mbah Priok.
“Namanya sekarang Makam Mbah Priok. Tapi tetap juga tol itu bisa dibangun. Maksudnya gini, PU itu punya pengalaman sebenarnya hal-hal seperti ini,” tuturnya.
Sudjatmiko juga menyoroti potensi persoalan apabila lahan yang sudah ditetapkan untuk pembangunan proyek kemudian beralih penguasaan kepada pihak lain.
“Kalau sudah ada penetapan Pemlok atau SP2 ini yang berbahaya, rata-rata pemilik tanah itu sudah di-takeover, wah ini yang berbahaya,” jelasnya.
Ganti Kerugian Diminta Berjalan Adil
Sudjatmiko menilai peralihan penguasaan lahan dapat mempersulit proses pembebasan karena pemilik baru berpotensi memiliki kepentingan berbeda dengan masyarakat yang sebelumnya menguasai tanah.
Menurut dia, masyarakat pemilik tanah pada dasarnya dapat menerima pembebasan lahan sepanjang mekanisme ganti kerugian berjalan baik dan memberikan nilai yang adil.
“Kalau masyarakat aslinya pasti mau jual kok. Masyarakat aslinya pasti mau jual. Orang harganya untung, jual untung sekarang. Ganti untung,” tegasnya.
Komisi V DPR RI melakukan peninjauan terhadap pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey di wilayah Bogor Timur untuk melihat langsung perkembangan proyek dan persoalan yang masih menghambat pengerjaannya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
