Pantau - Kementerian Sosial menggencarkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga berbasis digital untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial sekaligus menekan risiko bansos salah sasaran di masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemutakhiran data tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program tersebut diarahkan untuk mengurangi exclusion error dan inclusion error dalam pendataan penerima manfaat.
"Kami membuka partisipasi masyarakat secara luas untuk memperbaiki data bansos. Niatnya adalah agar bantuan sosial kita benar-benar tepat sasaran dan menjangkau warga yang berhak," kata Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Agen Perlinsos Bantu Warga Akses Sistem Digital
Kemensos membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi relawan Agen Perlindungan Sosial atau Perlinsos guna membantu warga yang tidak memiliki perangkat maupun mengalami keterbatasan akses digital.
Relawan bertugas mendampingi dan membantu mendaftarkan warga di lingkungan sekitar melalui portal resmi perlinsos.kemensos.go.id sebelum data diverifikasi lebih lanjut oleh sistem.
"Sampai sekarang sih belum ada batasannya (berapa kuota) Agen Perlinsos itu, tapi setiap hari juga boleh melakukan usul sanggah. Penetapan hasil pemutahkiran itu tiga bulan sekali BPNT dan PKH, lalu khusus untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI-JK itu sebulan sekali," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Melalui sistem digital tersebut, masyarakat dapat mengusulkan diri sendiri maupun mengajukan sanggahan terhadap warga yang dinilai tidak layak menerima bantuan.
Proses tersebut menggunakan sistem terpadu berbasis data kependudukan atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pemindaian biometrik wajah.
"Validasi kelayakan penerima bantuan tidak lagi ditangani secara manual oleh petugas, melainkan diproses langsung oleh sistem kecerdasan mesin yang terintegrasi dengan basis data pemerintah," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Lebih dari 14 Juta Data KPM Diperbarui
Kemensos mencatat keterbukaan sistem pemutakhiran data selama dua tahun terakhir telah membuat lebih dari empat juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang sebelumnya belum terjangkau memperoleh perlindungan sosial.
Uji coba sistem digital telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan kini diterapkan di 42 kabupaten/kota.
Pemerintah menargetkan perluasan uji coba ke lebih dari 250 kabupaten/kota pada Oktober 2026 sebelum sistem diterapkan secara nasional pada 2027 dengan fasilitasi Dewan Ekonomi Nasional.
Kemensos bersama Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah juga mengerahkan pendamping sosial untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan.
Verifikasi tersebut antara lain dilakukan untuk menyaring masyarakat berpenghasilan menengah ke atas pada Desil 6-10 agar tidak menerima bansos yang bukan menjadi haknya.
Sejak triwulan II 2025 hingga September 2026, kolaborasi Kemensos, pemerintah daerah, dan BPS telah memperbarui data sebanyak 14.141.195 KPM di seluruh Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
