Pantau - Pemerintah terus mematangkan master plan proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) sepanjang sekitar 575 kilometer dengan memprioritaskan kawasan pesisir yang paling rentan, termasuk Teluk Jakarta serta sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Kemenko IPK terus berkoordinasi dengan berbagai pihak sekaligus memberikan masukan dan arahan untuk pelaksanaan proyek berskala besar tersebut.
"Yang jelas saat ini kita terus mematangkan master plan-nya, Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer ini adalah proyek yang luar biasa besar. Tapi saya juga mengingatkan bahwa kita mulai dari yang paling rentan, yaitu Teluk Jakarta. Ini kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, dengan Pak Gubernur Pramono Anung misalnya," ungkap AHY.
Teluk Jakarta hingga Jawa Tengah Jadi Prioritas
Pemerintah berencana memulai penanganan dari wilayah yang dinilai paling rentan terhadap banjir rob, penurunan muka tanah, dan berbagai persoalan pesisir lainnya.
Teluk Jakarta menjadi salah satu kawasan prioritas awal dengan penanganan yang akan dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk melalui koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Selain Jakarta, pemerintah memberikan perhatian terhadap sejumlah wilayah di Jawa Tengah yang terdampak penurunan muka tanah atau land subsidence dan banjir rob.
Semarang, Kendal, dan Demak menjadi sejumlah wilayah di Jawa Tengah yang disebut paling terdampak persoalan tersebut.
Setelah kawasan prioritas ditangani, pembangunan Giant Sea Wall direncanakan terbagi dalam sejumlah segmen yang membentang dari wilayah barat menuju timur.
Pemerintah hingga kini masih mematangkan pembagian segmen tersebut beserta tahapan pelaksanaannya.
"Baru sisanya kita membagi dalam segmen-segmen. Segmen pertama sampai dengan sekian belas segmen dari barat ke timur. Ini masih terus dimatangkan, walaupun ada rencana yang dinamakan groundbreaking program, baru setelah itu berikutnya groundbreaking fisik. Ini juga kami akan terus mengawalnya terlebih dahulu," kata AHY.
Dalam rencana tersebut, pemerintah menyiapkan tahapan groundbreaking program sebelum dilanjutkan dengan groundbreaking fisik pembangunan.
Kemenko IPK akan terus mengawal proses persiapan tersebut sebelum pembangunan fisik proyek dilaksanakan lebih lanjut.
Penanganan Pesisir Tak Hanya Mengandalkan Tanggul
AHY menegaskan penanganan persoalan pesisir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan tanggul laut.
Pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut serta normalisasi sungai perlu dilakukan secara terintegrasi dengan penanganan kawasan dari hulu hingga hilir.
Penanganan banjir rob dan land subsidence juga membutuhkan kebijakan untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang menjadi bagian dari persoalan penurunan muka tanah.
Dengan demikian, pembangunan tanggul perlu disertai penanganan terhadap penyebab penurunan muka tanah agar persoalan pesisir dapat ditangani secara menyeluruh.
Pemerintah juga perlu menata kawasan hulu untuk mencegah banjir kiriman menuju wilayah hilir dengan tetap memperhatikan aspek tata ruang.
"Kemudian mencegah banjir kiriman berarti di hulu juga harus ditata. Saya ulangi, tata ruangnya tidak boleh diabaikan, baru kita bicara hilir," tegas AHY.
Mangrove Masuk Konsep Penanganan Pesisir
Menurut AHY, persoalan di kawasan hilir juga berkaitan dengan dampak global warming atau pemanasan global yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut.
Kondisi tersebut membuat pembangunan tanggul dibutuhkan pada sejumlah kawasan yang memerlukan perlindungan fisik dari kenaikan muka air laut dan banjir rob.
Namun, pemerintah tidak akan menangani seluruh kawasan dengan infrastruktur tanggul karena pada wilayah tertentu dapat diterapkan nature-based solution atau solusi berbasis alam.
Penguatan dan pemanfaatan ekosistem mangrove menjadi salah satu solusi berbasis alam yang dinilai paling baik serta dapat diterapkan lebih cepat dibandingkan sejumlah pembangunan infrastruktur fisik.
Secara keseluruhan, konsep Giant Sea Wall akan dikembangkan melalui kombinasi pembangunan tanggul, penanganan penurunan muka tanah, pengendalian eksploitasi air tanah, penataan kawasan hulu, normalisasi sungai, penerapan tata ruang, serta solusi berbasis alam seperti mangrove.
- Penulis :
- Arian Mesa
