Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto memanfaatkan KTT BRICS 2026 di New Delhi untuk memperluas kerja sama internasional yang diarahkan pada kepentingan nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam KTT BRICS memiliki tujuan yang jelas, terutama membuka dan memperluas peluang kerja sama dengan negara-negara anggota.
"Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas. Pemerintah memanfaatkan forum itu untuk memperluas kerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan," kata Qodari.
Pemerintah mengarahkan langkah diplomasi Presiden Prabowo agar menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat di dalam negeri.
Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Ingin Didikte
Dalam sesi tertutup KTT BRICS di New Delhi pada Sabtu, 12 September 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin didikte oleh kekuatan mana pun.
Prabowo menekankan bahwa fondasi utama kemandirian Indonesia harus dibangun dari dalam negeri melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan penguatan ketahanan energi.
Pemerintah juga menempatkan pendidikan serta kesempatan untuk mencapai kemakmuran bersama sebagai bagian dari fondasi kemandirian nasional.
Dalam forum tersebut, Prabowo turut mengajak seluruh negara anggota BRICS untuk saling membantu dalam mendorong terbentuknya tatanan dunia yang lebih adil dan setara.
Indonesia sekaligus menegaskan posisinya untuk tetap sejajar dengan negara-negara lain dalam membangun hubungan dan kerja sama internasional.
Qodari menjelaskan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Melalui prinsip itu, Indonesia berupaya membangun kerja sama internasional berdasarkan asas saling percaya serta tumbuh bersama negara-negara mitra tanpa harus memihak ataupun bergantung pada satu poros tertentu.
"Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional sekaligus upaya memperkuat kepentingan masyarakat di dalam negeri," ungkap Qodari.
BRICS Dinilai Buka Jejaring Ekonomi yang Besar
Pemerintah menilai penjajakan kerja sama lebih lanjut dengan BRICS semakin relevan di tengah meningkatnya kompleksitas situasi global dan menguatnya kecenderungan proteksionisme ekonomi di berbagai negara.
Dalam kondisi tersebut, diversifikasi atau perluasan mitra ekonomi dipandang sebagai strategi penting bagi Indonesia untuk memperkuat kepentingan ekonomi nasional.
BRICS dinilai memiliki potensi ekonomi besar karena negara-negara anggotanya secara keseluruhan mencakup hampir separuh populasi dunia.
Negara-negara anggota yang disebutkan meliputi Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
Komposisi tersebut dinilai memberikan Indonesia akses terhadap jejaring ekonomi yang besar sekaligus beragam.
Pemerintah Janji Kawal Hasil KTT BRICS
Qodari menegaskan agenda diplomasi luar negeri Presiden Prabowo tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan di dalam negeri.
Pemerintah memandang diplomasi internasional dan penanganan urusan domestik sebagai dua instrumen yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pemerintah juga berjanji mengawal realisasi setiap kesepakatan yang dihasilkan dari KTT BRICS agar tidak berhenti pada tingkat diplomasi, tetapi memberikan dampak nyata yang dapat segera dirasakan masyarakat.
"Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa banyak pertemuan yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Qodari.
- Penulis :
- Shila Glorya
