Pantau - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia menjadi alarm serius bahwa krisis iklim semakin nyata sehingga membutuhkan respons kebijakan yang terintegrasi.
Eddy mendorong keterlibatan perguruan tinggi untuk memperkuat kebijakan pencegahan dan mitigasi perubahan iklim berbasis ilmu pengetahuan, termasuk memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim (RUU PPI).
Hal tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam rangkaian MPR Goes to Campus ke-53 di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Karhutla Dinilai Jadi Alarm Krisis Iklim
Menurut Eddy, kampus memiliki posisi penting untuk memastikan persoalan lingkungan tidak hanya ditangani ketika bencana terjadi, tetapi juga melalui kebijakan pencegahan dan mitigasi berbasis ilmu pengetahuan.
"Kita membutuhkan satu kerangka hukum yang mampu mengintegrasikan upaya mitigasi, adaptasi, pendanaan, data, kelembagaan, partisipasi masyarakat, hingga penegakan hukum dalam menghadapi krisis iklim,” tegas Eddy.
Eddy menilai Indonesia membutuhkan payung hukum yang dapat memastikan kebijakan terkait perubahan iklim berjalan secara terukur, transparan, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“RUU Pengendalian Perubahan Iklim menegaskan tentang peran negara melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim, bagaimana kita mempersiapkan adaptasi, bagaimana pendanaan disiapkan, bagaimana data digunakan, dan bagaimana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam menghadapi perubahan iklim,” jelasnya.
Kampus Diajak Beri Masukan untuk RUU PPI
Eddy meminta dukungan guru besar dan sivitas akademika dalam upaya memperjuangkan RUU Pengendalian Perubahan Iklim.
Ia secara khusus mengajak sivitas akademika ULM memberikan masukan terkait persoalan yang dihadapi Kalimantan Selatan, seperti karhutla, pengelolaan ekosistem, ketahanan masyarakat, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Kalau kita ingin membuat undang-undang yang benar-benar bekerja, kita harus mendengar suara daerah dan kampus. Saya ingin masukan dari para guru besar, dosen, peneliti, dan mahasiswa ULM menjadi bagian dari proses memperkuat RUU ini,” ujar Eddy.
Wakil Ketua Umum PAN itu mengatakan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah daerah, akan terus dihimpun untuk memperkuat pembahasan RUU PPI.
"Kami akan terus menyerap aspirasi berbagai pihak sekaligus meminta dukungan dari kampus, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan lainnya untuk memperjuangkan RUU PPI ini," tutup Eddy.
- Penulis :
- Aditya Yohan
